Mataram (NTBSatu) – Aksi demonstrasi Aliansi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Mataram bersama Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) di depan Kantor Gubernur NTB, Selasa, 23 Juni 2026, berujung bentrok dengan pihak kepolisian.
Massa mulai memadati halaman Kantor Gubernur NTB sejak sore. Mereka membawa berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Dalam aksi itu, massa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaannya. Mereka juga menolak Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta sejumlah kebijakan yang mereka nilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Koordinator lapangan sekaligus Demisioner Ketua Korkom HMI MPO Unram, Andiman mengatakan, massa datang untuk bertemu langsung dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
“Kami hadir di depan Kantor Gubernur NTB ingin menemui pimpinan tertinggi di NTB, yaitu Bapak Iqbal,” ujarnya kepada NTBSatu.
Namun, hingga aksi berlangsung, Gubernur Iqbal tidak menemui massa. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) H. Amir, mewakili Pemprov NTB menawarkan diri menerima aspirasi. Di sisi lain, pihak kepolisian juga menawarkan pertemuan dengan asisten gubernur.
Namun, massa menolak tawaran tersebut. Mereka hanya ingin berdialog langsung dengan Gubernur atau Wakil Gubernur NTB karena mereka menilai perwakilan pemerintah tidak pernah menindaklanjuti aspirasi yang mereka sampaikan pada aksi-aksi sebelumnya.
Situasi kemudian memanas saat massa membakar ban sebagai bentuk kekecewaan. Tidak lama kemudian, aparat kepolisian dan massa saling dorong hingga bentrokan pecah.
Andiman mengklaim aparat langsung membubarkan aksi saat ban baru mulai terbakar.
“Ban baru terbakar, pihak kepolisian langsung turun, mendorong kami, menarik massa aksi hingga ada beberapa massa aksi yang mengalami luka-luka ringan di sebagian tubuhnya,” katanya.
Andiman menilai tindakan aparat tersebut represif terhadap massa aksi yang sedang menyampaikan aspirasi.
Soroti Anggaran MBG
Selain itu, dalam orasinya, massa juga menyoroti besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis. Mereka menilai pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran itu untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
“Seperti saudari kita, warga dari Pulau Sumbawa masih harus membayar biaya ambulans saat menuju RSUD Provinsi NTB di Pulau Lombok,” tambahnya.
Selain menolak MBG, massa juga mengkritik rencana penyewaan mobil listrik untuk kendaraan dinas Pemprov NTB. Mereka meminta pemerintah mengalihkan anggaran itu ke sektor yang lebih mendesak dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pantauan NTBSatu di lokasi, bentrokan berlangsung beberapa saat sebelum situasi kembali kondusif. Aparat kepolisian tetap berjaga di sekitar Kantor Gubernur NTB untuk mengamankan jalannya aksi.
Hingga berita ini terbit, Pantauan NTBSatu di lokasi massa aksi masih memadati Kantor Gubernur NTB. (*)
