Mataram (NTBSatu) — Dr. Lalu Anton Hariawan resmi menahkodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTB. Di bawah kepemimpinannya, organisasi advokat tersebut menegaskan komitmen memperkuat internal. Sekaligus membangun sinergi dengan aparat penegak hukum di NTB.
Pelantikan pengurus DPD KAI NTB berlangsung di Hotel Merumatta Senggigi, Lombok Barat pada Sabtu, 23 Mei 2026. Dalam acara turut hadir Ketua Umum DPP KAI Siti Jamaliah Lubis, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Wahyudi, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, unsur pimpinan DPRD, hingga tokoh masyarakat.
Usai dilantik, Anton menegaskan, pihaknya siap menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum di daerah. “Kami siap berkomunikasi dan berkolaborasi dengan empat pilar penegak hukum,” katanya.
Menurutnya, hubungan baik dengan kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan menjadi bagian penting. Khususnya dalam meningkatkan kualitas profesi advokat serta pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kemarin kami juga sudah bersilaturahmi dengan Kajati NTB untuk membahas sosialisasi Kitab Hukum Acara Pidana yang baru,” ucapnya.
Selain itu, KAI NTB juga membuka ruang kerja sama di bidang pendidikan profesi advokat. Sejumlah aparat penegak hukum direncanakan dilibatkan sebagai pengajar dalam pendidikan dan pelatihan internal organisasi. Tujuannya untuk menciptakan advokat yang profesional, berintegritas, dan memiliki kapasitas hukum yang kuat.
“Organisasi advokat harus ikut mengambil peran dalam mendorong penegakan hukum yang berkeadilan,” ucapnya.
Lebih jauh Anton mengingatkan, KAI NTB di bawah kepemimpinannya akan mengedepankan penegakan etika profesi. “Kalau ada anggota yang melanggar, walaupun berasal dari KAI, tetap akan ditindak tegas,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP KAI Siti Jamaliah Lubis mendukung sepenuhnya program Dr Anton. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap program pemerintah dan keberpihakan kepada masyarakat.
Ia juga mendorong agar KAI di bawah kepemimpinan baru dapat memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan unsur penegak hukum. Tujuannya untuk memperluas akses bantuan hukum di daerah.
“KAI adalah organisasi besar yang memiliki kepengurusan 34 DPD di seluruh Indonesia. Saya berharap di bawah kepemimpinan Dr. Lalu Anton, KAI NTB bisa semakin solid,” harapnya. (*)
