AdvertorialBapedda

Konvergensi Stunting Lombok Barat Tertinggi Nasional, Bappeda NTB Perkuat Pendampingan

Lombok Barat (NTBSatu) – Kabupaten Lombok Barat mencatat capaian tertinggi nasional dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting.

Daerah ini meraih nilai 96,75 pada komponen pertama Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) 2026.

Nilai tersebut menempatkan Lombok Barat di peringkat pertama dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Lombok Barat unggul tipis dari Kabupaten Jayapura yang memperoleh nilai 96,42.

Kepala Bapperida Lombok Barat, Deny Arif Nugroho menyebut, capaian tersebut mencerminkan kuatnya koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, keberhasilan aksi konvergensi membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah hingga pemerintah desa.

“Capaian ini menunjukkan bahwa koordinasi dan perencanaan lintas sektor di Lombok Barat berjalan dengan baik. Namun, kami tidak ingin berhenti pada peringkat nasional. Kami ingin memastikan setiap aksi benar-benar berdampak terhadap keluarga sasaran,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 19 November 2026.

Penilaian tersebut mengukur pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sepanjang 2025. Kementerian Dalam Negeri merilis hasilnya melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada September 2026.

Komponen pelaksanaan aksi konvergensi memiliki bobot 30 persen dalam penilaian. Aspek ini mencakup analisis situasi, rembuk stunting, regulasi desa, pembinaan kader pembangunan manusia, serta pengelolaan data.

Pemprov NTB Integrasikan Program

Pemprov NTB turut mendampingi Lombok Barat selama proses tersebut. Pendampingan mencakup asistensi teknis dan pemeriksaan dokumen pelaksanaan setiap aksi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB juga mengintegrasikan berbagai program penanganan stunting melalui perencanaan lintas sektor.

Pada 2026, sebanyak 11 OPD memiliki kegiatan dan anggaran terkait penanganan stunting. Program tersebut mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, pertanian, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, Bappeda NTB mengintegrasikan perencanaan melalui tagging anggaran khusus stunting dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Selain anggaran, pemerintah juga menyatukan basis data sasaran agar intervensi lebih tepat. Data tersebut mencakup e-PPGBM, Keluarga Berisiko Stunting (KRS), dan Electronic Human Development Worker (EHDW).

Nelly mengatakan, penggunaan satu basis data penting agar anggaran yang pemerintah siapkan benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.

“Penanganan stunting harus lebih terfokus pada sasaran yang tepat dan terukur,” tegas Nelly kepada NTBSatu beberapa waktu lalu. (*)

Khazani Darunnafis

Khazani atau Zani adalah Jurnalis NTBSatu yang fokus menulis di isu Daerah Lombok Barat, Politik, Kebencanaan dan Human Interest. Ia merupakan lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram dengan Konsentrasi Jurnalistik.

Artikel Terkait