Sekolah di Bima Diliburkan Akibat Bentrok Antarkampung
Bima (NTBSatu) – Aktivitas proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Woha dan SMAN 2 Woha diliburkan sementara waktu akibat konflik warga Desa Kalampa dengan Desa Dadibou.
Dua sekolah tersebut berada di tengah-tengah antara kedua desa. Mengantisipasi terjadinya tindakan yang merugikan para siswa-siswi, sehingga pihak sekolah memilih liburkan para pelajarnya.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 2 Woha, Khairi Anwar menjelaskan, saat ini proses pembelajaran di ruang kelas ditiadakan sementara waktu karena persoalan bentrokan antarkampung.
“Sesuai dengan rapat koordinasi, kami dengan unsur pimpinan bersama komite sekolah dan sudah kami sampaikan juga kepada pihak KCD Dikpora wilayah VI Bima untuk proses KBM siswa diliburkan,” kata Khairil Anwar, Kamis, 19 November 2026.
Khairil Anwar mengakui, saat ini proses belajar- mengajar bagi siswa-siswi terpaksa dilakukan secara online karena menghindari konflik yang terjadi saat ini.
“Untuk pembelajaran dilakukan secara daring dengan tugas-tugas yang disampaikan oleh guru mapel masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, untuk kondisi sekolah saat ini masih aman karena dijaga oleh aparat kepolisian yang mengantisipasi terjadinya bentrok susulan.
“Alhamdulillah masih aman, mengingat sekolah kami juga dipake sebagai tempat istirahat teman-teman dari Brimob,” bebernya.
Kasus ini bermula dari bentrokan antara warga Desa Kalampa dengan Dadibou. Massa dari kedua desa melakukan aksi serang menggunakan senjata tajam.
Saat perang itu, terdapat satu orang warga Desa Risa meninggal dunia karena terkena peluru. Diduga peluru itu berasal dari senjata rakitan yang digunakan warga saat bentrok.
Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar, menegaskan terkait proses hukum akan tetap kita lakukan.Dan dirinya berharap kepada pihak keluarga korban untuk bersabar.
“Kasus ini pasti akan kami usut tuntas,” tegasnya.
Orang nomor satu di Polres Bima itu menegaskan bahwa apabila masih ditemukan pihak yang melakukan pelanggaran serupa, khususnya terkait kepemilikan senjata tajam maupun rakitan, maka akan dilakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu.
“Masyarakat diminta tidak lagi melakukan upaya pembelaan maupun intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” bebernya. (MSR)




