AdvertorialBapedda

Nilai Kinerja Stunting Lombok Barat Capai 81,29, Bappeda NTB Gelontorkan Rp250 Miliar

Lombok Barat (NTBSatu) – Kabupaten Lombok Barat meraih predikat Kinerja Baik dalam penilaian pencegahan dan percepatan penurunan stunting 2026. Daerah ini memperoleh nilai akhir 81,29 dari penilaian terhadap 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Nilai tersebut melampaui ambang batas Kinerja Baik untuk kabupaten, yakni 73,5. Lombok Barat mencatat selisih sekitar 7,8 poin dari batas minimal tersebut.

Meski demikian, capaian itu belum menempatkan Lombok Barat sebagai daerah dengan nilai tertinggi di NTB. Lombok Barat berada di posisi ketiga setelah Kota Mataram dengan nilai 90,71 dan Kota Bima sebesar 85,69.

Di antara kabupaten di NTB, Lombok Barat mencatat nilai tertinggi. Lombok Tengah menyusul dengan nilai 80,23.

Kepala Bapperida Lombok Barat, Deny Arif Nugroho, mengatakan pemerintah tidak boleh menjadikan predikat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurutnya, hasil penilaian harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki program.

“Nilai 81,29 ini menjadi gambaran posisi kinerja daerah. Kami perlu melihat setiap komponen secara terbuka agar perbaikan kebijakan bisa lebih terarah,” ujarnya, Kamis, 19 November 2026.

Penilaian PPPS 2026 menggunakan metode baru. Pemerintah pusat mengukur tiga komponen, yakni pelaksanaan aksi konvergensi, cakupan layanan, dan kinerja konvergensi desa.

Lombok Barat memperoleh nilai 96,75 pada komponen aksi konvergensi. Pada komponen cakupan layanan, daerah ini meraih 96,13 dengan klasifikasi Baik.

Sementara itu, komponen kinerja konvergensi desa memperoleh nilai 21,01 dengan klasifikasi Sedang. Komponen ini masih menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Deny menilai pemerintah perlu menjaga capaian layanan sekaligus memperbaiki aspek yang belum optimal.

“Predikat ini harus menjadi dorongan untuk memperkuat kualitas layanan. Kami juga perlu memastikan pelaksanaan program di tingkat desa berjalan lebih merata,” katanya.

Bantuan Bappeda NTB

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, anggaran tersebut berasal dari tagging anggaran khusus stunting yang tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Pada 2026, sebanyak 11 OPD memiliki kegiatan dan anggaran terkait penanganan stunting. Program tersebut mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, pertanian, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Jumlah anggaran stunting berdasarkan tagging APBD 2026 sebesar Rp252.230.572.685,” kata Nelly kepada NTBSatu belum lama ini.

Anggaran tersebut merupakan alokasi penanganan stunting tingkat Provinsi NTB, bukan khusus Kabupaten Lombok Barat.

Dengan hasil penilaian ini, Pemkab Lombok Barat memiliki dasar evaluasi untuk menjaga capaian yang sudah diraih. Pemerintah juga perlu memperbaiki komponen yang masih tertinggal agar peningkatan kinerja lebih merata. (*)

Khazani Darunnafis

Khazani atau Zani adalah Jurnalis NTBSatu yang fokus menulis di isu Daerah Lombok Barat, Politik, Kebencanaan dan Human Interest. Ia merupakan lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram dengan Konsentrasi Jurnalistik.

Artikel Terkait