Tim Legal ITDC Raih Penghargaan Nasional atas Inovasi Hukum Korporasi
Mataram (NTBSatu) – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) melalui Tim Legal ITDC meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesian In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2026 yang berlangsung pada 8–9 Oktober 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.
Pencapaian ini menjadi pengakuan atas inovasi Tim Legal ITDC dalam memperkuat tata kelola perusahaan melalui pembaruan kerangka kerjasama investasi, penyusunan pedoman berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), serta peningkatan pemahaman hukum lintas fungsi.
Dalam ajang tersebut, Tim Legal ITDC meraih penghargaan Indonesia’s Most Innovative In-House Counsel Team untuk sektor Properties & Real Estate. Sementara itu, Vice President Legal ITDC, A. A. Ayu Wulan Prami Lestari, memperoleh penghargaan Indonesia’s Most Respected In-House Counsel pada sektor yang sama, serta pengakuan sebagai In-House Counsel Elite (IHCE) 2026.
Inovasi pertama dilakukan melalui transformasi Land Utilization and Development Agreement (LUDA), yakni perjanjian pemanfaatan dan pengelolaan lahan antara ITDC dan mitra investor. Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan kerangka kerja sama dengan perkembangan kawasan The Nusa Dua melalui standardisasi perjanjian berdasarkan peruntukan lahan, penyesuaian klausul komersial, serta penguatan mekanisme evaluasi kinerja mitra usaha. Langkah tersebut diarahkan untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak sekaligus mendukung pengelolaan kerja sama investasi yang lebih terukur.
Inovasi kedua berupa penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pengosongan Lahan Berbasis HAM di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pedoman ini mengatur tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pemulihan dan pemantauan kegiatan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, partisipasi, komunikasi persuasif, dan akuntabilitas. Pendekatan tersebut menjadi acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan penataan kawasan dengan tetap memperhatikan aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan, sekaligus mitigasi potensi risiko sosial di lapangan.
Plt. Direktur Utama ITDC, Ahmad Fajar, menyampaikan “Pengembangan kawasan pariwisata tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan investasi, tetapi juga kepastian hukum serta tata kelola yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Pembaruan kerangka kerja sama investasi dan penguatan pedoman berbasis HAM menjadi bagian dari upaya kami membangun pengelolaan kawasan yang lebih terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan. Kami mengapresiasi kontribusi Tim Legal ITDC dalam menghadirkan pendekatan hukum yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan tanggung jawab perusahaan,” ujar Ahmad Fajar.
Inovasi ketiga diwujudkan melalui General Legal Meeting (GLM), forum lintas divisi yang diinisiasi sejak 2025 untuk meningkatkan pemahaman hukum dalam proses bisnis perusahaan. Pada 21–22 Agustus 2026, GLM dikembangkan melalui dua lokakarya di Pertamina Mandalika International Circuit yang membahas kebijakan HAM dalam penataan kawasan serta pembaruan LUDA. Kegiatan ini melibatkan berbagai fungsi internal bersama praktisi dan akademisi hukum untuk memperkuat pemahaman mengenai kepatuhan dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.
Vice President Legal ITDC, A. A. Ayu Wulan Prami Lestari, menjelaskan bahwa ketiga inisiatif tersebut dikembangkan untuk memperkuat peran fungsi Legal sebagai mitra strategis dalam mendukung kebutuhan bisnis perusahaan. “Ketiga inisiatif ini kami kembangkan agar fungsi Legal tidak hanya berperan dalam memastikan kepatuhan, tetapi juga memberikan solusi terhadap tantangan bisnis perusahaan. Pembaruan LUDA memperkuat kerangka kerja sama dengan mitra usaha, pedoman berbasis HAM menjadi acuan dalam penataan kawasan, sementara General Legal Meeting memastikan pemahaman hukum juga terbangun di seluruh fungsi terkait. Dengan demikian, pengelolaan risiko hukum dapat dilakukan lebih awal dan menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Wulan.
Selain penghargaan tersebut, ITDC juga masuk dalam nominasi Indonesia’s Best Legal Prevention Program untuk kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan jumlah personel Legal kurang dari 11 orang.
Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2026 diselenggarakan oleh Hukumonline bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA), dengan dukungan Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA). Mengusung tema Unlocking Growth in the Age of Complexity 2027, ajang ini memberikan apresiasi kepada profesional dan tim hukum korporasi dalam menghadapi dinamika regulasi serta kompleksitas dunia usaha. (*)




