Bappeda NTB Dampingi Lombok Barat hingga Raih Peringkat Pertama Aksi Konvergensi
Lombok Barat (NTBSatu) – Pendampingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB ikut mengawal capaian Kabupaten Lombok Barat dalam penilaian kinerja penurunan stunting 2026. Lombok Barat meraih nilai 96,75 pada komponen pelaksanaan aksi konvergensi.
Nilai tersebut menjadi yang tertinggi dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Capaian ini berkaitan dengan proses pendampingan yang berlangsung sejak 2025 hingga semester pertama 2026.
Pemprov NTB melalui Bappeda Provinsi dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi memberikan asistensi secara bertahap. Pendampingan mencakup analisis situasi, rembuk stunting, regulasi desa, hingga penguatan kader pembangunan manusia.
Tim provinsi juga membantu pemerintah daerah menyiapkan dokumen penilaian. Mereka memeriksa kelengkapan bukti pelaksanaan sebelum pemerintah daerah mengunggahnya ke aplikasi Aksi Bangda milik Kementerian Dalam Negeri.
Kepala Bapperida Lombok Barat, Deny Arif Nugroho, mengatakan kolaborasi antarpemerintah menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan program. Menurutnya, pendampingan teknis membantu daerah memenuhi standar penilaian sekaligus memperbaiki tata kelola program.
“Pendampingan provinsi sangat membantu kami dalam memastikan setiap tahapan aksi berjalan sesuai ketentuan. Proses ini juga memperkuat koordinasi dan kedisiplinan dokumentasi di tingkat daerah,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 19 November 2026.
Deny menegaskan, keberhasilan administrasi harus berjalan seiring dengan perbaikan layanan. Pemerintah daerah perlu memastikan data dan dokumen mencerminkan kondisi pelaksanaan di lapangan.
Pemprov Anggarkan Miliaran untuk Selesaikan Stunting
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelontorkan Rp252,23 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung berbagai program penanganan dan pencegahan stunting.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, anggaran tersebut berasal dari tagging anggaran khusus stunting yang tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jumlah anggaran stunting berdasarkan tagging APBD 2026 sebesar Rp252.230.572.685,” kata Nelly kepada NTBSatu belum lama ini.
Nelly menjelaskan, anggaran tersebut mencakup intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan berbagai sektor.
Intervensi spesifik mencakup program kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, imunisasi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga. (*)




