Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat intervensi penanganan stunting melalui pemenuhan pangan bergizi dan pemeriksaan kesehatan anak. Upaya tersebut menyasar faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak, mulai dari asupan gizi, pola asuh, hingga riwayat penyakit.
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Lalu Aries Fahrozi mengatakan, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2025 mencatat prevalensi stunting di Lotim mencapai 25 persen. Pemkab Lotim berharap angka tersebut turun dalam hasil survei tahun ini.
Menurut Aries, pemenuhan makanan bergizi saja belum cukup untuk mengatasi stunting. Pola asuh dan kondisi kesehatan anak juga menentukan kemampuan tubuh menyerap asupan gizi.
“Masalah stunting tidak hanya soal asupan gizi. Ada variabel lain seperti pola asuh dan riwayat penyakit yang juga harus kita atasi,” katanya, beberapa waktu lalu.
Karena itu, kegiatan penanganan stunting di Kecamatan Sakra juga mencakup pemeriksaan kesehatan anak penerima bantuan. Melalui pemeriksaan tersebut, petugas dapat mendeteksi gangguan kesehatan yang berpotensi menghambat penyerapan gizi.
“Di samping mendapatkan asupan gizi yang baik, kita pastikan kondisinya memang baik untuk menyerap gizi yang kita berikan,” tutupnya.
Optimalisasi Pangan Lokal
Upaya Pemkab Lombok Timur tersebut sejalan dengan Pemerintah Provinsi NTB, yang mendorong pengembangan pemanfaatan pangan fungsional berbasis bahan baku lokal. Untuk mendukung pemenuhan gizi ibu dan anak. Pemprov NTB juga menekankan pentingnya perencanaan terpadu dan kolaborasi lintas sektor agar hasil riset dan inovasi pangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Bappeda NTB, Baiq Yunita Puji Widiani mengatakan, keberhasilan program penanganan stunting tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan. Pemerintah perlu memastikan setiap intervensi memberikan manfaat nyata bagi keluarga sasaran.
“Yang ingin kita pastikan adalah program yang direncanakan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan,” ujarnya, Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sinergi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut penting untuk mengoptimalkan hasil riset dan inovasi pangan fungsional. Sebagai alternatif pemenuhan gizi ibu dan anak.
Melalui langkah tersebut, Pemprov NTB berharap pemerintah daerah dapat memperkuat intervensi stunting sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pemanfaatan potensi pangan lokal juga kita harapkan dapat mendukung percepatan penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang,” ujarnya. (*)
