Ibu Dua Anak di Lobar Masuk Desil 10, DPRD Duga Banyak Warga Miskin Salah Klasifikasi
Lombok Barat (NTBSatu) – Seorang ibu dua anak di Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, tercatat masuk dalam desil 10 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Padahal, kondisi ekonominya tergolong tidak mampu dan lebih layak masuk dalam desil empat. Akibat tercatat pada desil 10, perempuan tersebut tidak menerima bantuan sosial (bansos) apa pun.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar), Dr. Syamsuriansyah mengatakan, kasus tersebut menunjukkan masih adanya masalah pada validitas data penerima bantuan sosial. Menurutnya, perempuan itu semestinya tidak berada di kelompok desil 10.
“Kalau melihat kondisinya, mestinya dia di desil empat, bukan desil 10,” ujarnya, Selasa, 30 Juni 2026.
Ia menjelaskan, perempuan tersebut berstatus janda dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, ia masih menanggung dua anak, salah satunya duduk di bangku kelas XI SMA. Namun, hingga kini keluarga tersebut belum menerima bantuan apa pun. “PKH tidak dapat, KIP juga tidak dapat,” kata legislator dari Perindo tersebut.
Banyak Kasus Serupa
Syamsuriansyah menduga, masih banyak warga miskin yang mengalami salah klasifikasi data. Hanya saja, baru sedikit masyarakat yang melapor. “Sebenarnya masih banyak yang seperti itu. Yang melapor baru satu dua orang,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah desa dan pemerintah daerah segera melakukan verifikasi ulang data warga. Menurutnya, pembaruan data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.
“Kami minta pemerintah desa dan pemerintah daerah berkoordinasi menghasilkan data yang benar-benar valid,” katanya.
Kepala Desa Telaga Waru, Hotaman, membenarkan warganya tersebut tidak menerima bantuan karena masih tercatat dalam desil tinggi. Padahal, menurut hasil pengecekan pemerintah desa kondisinya sudah berubah dan layak menerima bantuan.
“Dulu memang keluarganya berkecukupan. Sekarang kondisinya sudah tidak mampu,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah desa telah mengusulkan perubahan data warga tersebut. Usulan itu mereka lakukan setelah perangkat desa memastikan kondisi ekonominya memang layak menerima bantuan.
“Begitu kami lihat kondisinya layak, langsung kami usulkan kembali,” katanya.
Hotaman mengaku, kasus serupa tidak hanya terjadi pada satu warga. Menurutnya, masih banyak warga Desa Telaga Waru yang memiliki desil tinggi meski kondisi ekonominya telah menurun.
“Temuan seperti ini masih banyak di desa kami,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah desa terus memperbarui data bersama kepala dusun dan ketua RT. Mereka mendata ulang warga yang layak menerima bantuan untuk kembali mereka usulkan ke pemerintah.
Sebelumnya, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lobar mengungkap masih ada sekitar 14 ribu kepala keluarga yang belum menjalani ground check.
Akibatnya, ribuan warga tersebut berpotensi belum terpetakan secara akurat dalam DTSEN sehingga berisiko tidak menerima bantuan sosial yang semestinya menjadi hak mereka. (*)
