Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengakui akurasi data sektor kelautan dan perikanan masih belum presisi. Kondisi itu memengaruhi ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran subsidi bagi nelayan.
Gubernur Iqbal mengatakan, persoalan data tidak hanya terjadi di NTB. Hampir seluruh daerah di Indonesia menghadapi persoalan serupa sehingga menjadi isu nasional.
“Datanya ada, tetapi tingkat akurasinya tidak cukup presisi. Jadi kita tetap memakai data, hanya saja akurasinya belum sesuai harapan,” kata Gubernur Iqbal usai menghadiri Pertemuan Tahunan KPBP di Aston INN Mataram, Selasa, 30 Juni 2026.
Ia mengaku sempat berharap sektor perikanan memiliki data yang lebih baik dibanding sektor lain. Namun setelah mempelajari kondisinya, ia menemukan persoalan yang sama.
Karena itu, Gubernur Iqbal mengusulkan NTB menjadi pilot project perbaikan data perikanan. Menurutnya, pemerintah bisa memulai pembenahan dari tingkat provinsi sebelum memperluasnya ke tingkat nasional.
Ia mengusulkan pembenahan difokuskan pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang menjadi ruang aktivitas nelayan NTB, yakni WPP 573 dan WPP 713.
“Kalau kita langsung menyelesaikannya di tingkat nasional mungkin akan berat. Jadi kenapa tidak kita mulai dari level provinsi. Kita fokus membenahi data di WPP 573 dan WPP 713,” ujarnya.
Gubernur Iqbal menilai, perbaikan data akan membuat berbagai program pemerintah berjalan lebih tepat sasaran.
Ia juga menyebut, pemerintah pusat sedang memperbaiki kualitas data nasional melalui sejumlah program. Termasuk Sensus Ekonomi 2026 untuk mengurangi distorsi kebijakan akibat data yang belum presisi.
Benahi Data
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Syahril Abd. Raup, mendukung usulan tersebut. Ia mengatakan, seluruh pemangku kepentingan kini berkolaborasi memperbaiki kualitas data perikanan.
“Kita punya data, tetapi kita terus membenahinya supaya semakin lengkap dan semakin presisi,” katanya.
Syahril menjelaskan, kolaborasi itu melibatkan pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah (NGO), serta berbagai lembaga yang memiliki fokus pada komoditas perikanan seperti hiu, pari, dan ikan demersal.
“Masing-masing membagi tugas agar data yang terkumpul semakin lengkap,” katanya.
Selain membahas validitas data, Syahril menyoroti masih banyak nelayan yang belum mengantongi dokumen kapal dan izin melaut.
“Kondisi itu berpotensi menghambat akses nelayan terhadap kuota BBM subsidi karena kelengkapan dokumen menjadi salah satu syarat utama,” katanya.
Karena itu, KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta NGO memfasilitasi pengurusan dokumen kapal bagi nelayan.
Syahril juga menanggapi keluhan nelayan terkait pembatasan wilayah penangkapan ikan. Saat ini izin penangkapan hanya berlaku di satu zona WPP sehingga menyulitkan nelayan ketika musim ikan berpindah ke wilayah lain.
Menurutnya, KKP tengah mengkaji perubahan aturan tersebut berdasarkan hasil penelitian dan masukan dari daerah.
KKP juga mempertimbangkan memberi fleksibilitas kepada nelayan pancing agar bisa menangkap ikan di lebih dari satu WPP sesuai pola musim.
“Pemerintah terbuka menerima masukan. Aturan bisa menyesuaikan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme yang berlaku,” katanya.
Syahril menegaskan, pengaturan penangkapan ikan bertujuan menjaga kelestarian sumber daya sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
KKP juga terus mendorong pengembangan budidaya agar nelayan tetap memperoleh penghasilan saat pemerintah membatasi penangkapan pada musim pemijahan ikan.
Direktur MDPI, Yasmine Simbolon, mengatakan pihaknya mendampingi nelayan skala kecil mengurus legalitas kapal di sejumlah wilayah.
“Tim juga rutin memvalidasi data bersama pemerintah daerah, meski cakupannya masih perlu diperluas,” katanya.
Ia menambahkan program di NTB memakai sistem jemput bola. Petugas mendatangi nelayan sekaligus menghadirkan seluruh instansi yang menerbitkan dokumen sehingga nelayan tidak perlu mengurus perizinan ke banyak tempat.
“Saya pikir ini program yang bagus. Semua pihak datang menemui nelayan, bukan nelayan yang mengurus sendiri,” ujarnya. (*)
