Babak Akhir Laporan Pelanggaran Netralitas Pj Gubernur NTB, Bawaslu Tunggu Keputusan KASN
Mataram (NTBSatu) – Laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi yang bertindak melangkahi aturan soal dugaan politik praktis, telah masuk ke KASN.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu NTB Itratip. Ia mengatakan hasil dari proses penelusuran Bawaslu tinggal menunggu tindak lanjut dari KASN.
“Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota itu juga sudah meneruskan informasi itu kepada KASN. Dan sekarang kita tinggal menunggu apa tindak lanjut dari KASN terkait dengan penerusan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu,” terangnya kepada awak media Jumat, 24 Mei 2024.
Indikator yang menjadi rujukan Bawaslu menurutnya sesuai dengan apa yang menjadi tupoksinya.
“Penilaian kita sederhana saja, siapa yang mendaftar pada saat membuka pendaftaran di partai politik kemarin,” ujarnya.
Sementara soal Dr Lalu Muhammad Iqbal, ia mengaku sejauh ini masih mendalami soal dugaan pelanggarannya.
Berita Terkini:
- Polres Lobar Amankan Pria Spesialis Pencuri Motor, Modus Jatuhkan Sajadah
- Trauma Healing Lewat Permainan Edukatif, Tim Medis Ummat Hadirkan Edukasi PHBS dan Kesehatan Reproduksi Bagi Ibu dan Anak Terdampak Banjir Aceh Tamiang
- Darurat Sampah, Limbah MBG di Kota Mataram Belum Tertangani Optimal
- PT GNE dan Askrida Tidak Setor Dividen Tahun ini
- Kapolda NTB Irjen Pol Edy Murbowo Dilantik Kapolri
“Kita sudah pernah konfirmasi terkait dengan status Iqbal, karena kita belum lihat pak Iqbal mendaftar langsung ke parpol, kita sudah cek gimana yang bersangkutan mendaftar dan apakah masih berstatus ASN atau tidak,” jelasnya.
Untuk itu, ia tetap akan mengatensi siapapun ASN yang memberanikan diri untuk melangkah lebih jauh, terlebih untuk maju dalam kontestasi politik, padahal telah dilarang oleh UU ASN sendiri, untuk itulah Bawaslu memiliki kewajiban mengawasi dugaan pelanggaran tersebut.
“Kalau kesimpulan kita, yang dipersoalkan bukan pada jabatannya tapi pada status dia sebagai ASN. Dan kita sampaikan itu bahwa ada ASN melakukan perilaku atau tindakan dengan menghadiri kegiatan parpol dengan mengambil formulir pendaftaran itu yang kita laporkan,” tandasnya. (ADH)
