Mataram (NTBSatu) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu melaksanakan tahap dua dugaan korupsi belanja barang dan jasa Dishub Dompu tahun 2917-2020.
Kasi Intel Kejari Dompu, Joni Eko Waluyo mengatakan, penyerahan tersangka Syarifudin dan barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dilakukan Selasa, 21 Mei 2024. Tersangka didampingi kuasa hukumnya, Andry Meiyansyah dan Apryadin.
“Kemarin sekitar pukul 17.30 Wita di Kantor Kejari Dompu,” katanya kepada NTBSatu, Rabu, 22 Mei 2024
Setelah pelaksanaan tahap dua, tersangka selanjutnya dilakukan penahanan lanjutan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat.
“Ditahan 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini,” ujarnya.
Sebelumnya mantan Kadishub itu ditetapkan sebagai tersangka pada Senin, 13 Mei 2024. Penetapan tersangka berdasarkan surat nomor: TAP-01/N.2.15/Fd.1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024. Kemudian Kamis, 16 Mei 2024 Kejari Dompu menahan Syarifudin berdasarkan Surat Penahanan Tersangka Nomor: PRINT-652/N.2.15/Fd. 1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024.
Berita Terkini:
- Ummat Borong 6 Penghargaan LLDikti Wilayah VIII, Ikhtiar Kampus Unggul
- Santri Al-Ishlahul Ittihad Gelar Pertunjukan Seni Tradisional Dipadukan Seni Islami
- ANTV PHK Massal Karyawannya, Ini Deretan Program yang Pernah Populer
- Menelusuri Jejak PMI Legal di Malaysia: Rindu Bekerja di Kampung Sendiri, Titip Pesan untuk Gubernur NTB Terpilih
- Dua Mahasiswa Ummat Borong Juara Kompetisi Canva Tingkat Nasional
Syarifudin dinilai terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi belanja barang dan jasa pada dinas perhubungan kabupaten dompu tahun anggaran 2017-2020.
Penetapan tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti dan fakta persidangan perkara terdakwa Musmuliadin dan terdakwa Uswah.
Karena keterlibatan Syarifudin, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,28 miliar. Dia disangkakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9, Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP. (KHN)
