Lombok Timur Bidik Layanan Kesehatan Mandiri Tanpa Rujukan Luar Daerah
Lombok Timur (NTBSatu) – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pada Kamis, 30 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.
Haerul Warisin menegaskan, masyarakat setempat bisa mendapatkan penanganan medis secara tuntas. Khususnya di dalam wilayah kabupaten tanpa perlu merujuk ke daerah lain.
“Cukup dengan datang ke rumah sakit kabupaten, pelayanan kesehatan yang sudah dapat terpenuhi,” ujarnya Kamis, 30 April 2026.
Penguatan Kapasitas SDM
Pemkab Lombok Timur memberikan perhatian khusus kepada perawat, sebagai salah satu profesi garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian layanan kesehatan.
Saat ini, jumlah anggota PPNI di Lombok Timur mencapai lebih dari tiga ribu orang, sekaligus menjadikannya organisasi profesi terbesar kedua di daerah tersebut.
Pada Rakerda tahun 2026, terdapat tiga poin utama untuk mendukung visi kesehatan daerah. Pertama, peningkatan kompetensi perawat. Kedua, kesejahteraan anggota. Dan ketiga, komitmen pengabdian kepada masyarakat.
Bupati berharap adanya peningkatan kualitas SDM ini bisa meminimalisasi keluhan warga, terkait standar pelayanan di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Kelengkapan Fasilitas Medis
Selain berfokus pada sumber daya manusia, Pemkab Lombok Timur juga berkomitmen untuk melengkapi seluruh sarana dan prasarana, di rumah sakit kabupaten.
Integrasi program kesehatan kini telah dirancang untuk bersinergi, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat dusun agar pelayanan lebih merata.
Haerul Warisin juga mengingatkan pentingnya aspek humanis dalam pelayanan, seperti keramahan dan ketulusan perawat yang dinilai dapat membantu proses penyembuhan pasien.
Melalui kombinasi fasilitas lengkap dan tenaga kesehatan yang profesional, Lombok Timur optimis bisa menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, dan mandiri bagi seluruh warganya. (*)




