Kota Bima (NTBSatu) – Masyarakat Kota Bima mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kilogram atau gas melon. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) membenarkan kondisi tersebut setelah turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.
Menyikapi keluhan ini, Pemeritah Kota Bima bergerak cepat menggelar rapat koordinasi. Wali Kota Bima memimpin langsung rapat tersebut pada Senin, 15 Juni 2026.
Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bima, Sodik membeberkan, tiga pemicu utama merosotnya pasokan LPG bersubsidi di masyarakat.
“Ada kebijakan pusat yang menghentikan distribusi setiap tanggal merah. Bagian Ekonomi memang selalu mengajukan extra dropping seminggu sebelumnya. Namun, realisasi dari pusat hanya lima puluh sampai enam puluh persen dari hari biasa. Akibatnya, akumulasi kekurangan pasokan semakin banyak,” ujarnya
Selain masalah extra dropping, pemerintah juga mengendus adanya pergeseran target sasaran di lapangan.
“Kami menduga ada indikasi penyimpangan penggunaan ke sektor pertanian dan nelayan. Saat ini kuota kita murni baru untuk rumah tangga dan UMKM karena petani dan nelayan belum terdata. Ke depan kita harus segera data mereka agar kuota daerah kita bertambah,” lanjutnya.
Kawal Ketat Jalur Distribusi
Sodik menyatakan, Wali Kota Bima langsung menetapkan langkah taktis dan tegas yang harus segera dilaksanakan di lapangan.
“Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga ketua RT dan RW harus mendampingi langsung setiap proses pendistribusian gas di wilayah masing-masing,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wali Kota meminta pemberlakuan sistem giliran yang adil. “Pastikan warga yang minggu ini tidak kebagian gas, harus diprioritaskan dan pasti mendapatkannya pada minggu depan,” lanjutnya.
Sodik menjelaskan, Pemerintah Kota Bima meminta pangkalan untuk mematuhi aturan main secara ketat.
“Kami meminta agen dan pangkalan untuk memprioritaskan rumah tangga dan UMKM. Jangan lagi melayani penjualan kepada pengecer,” tegasnya.
Selanjutnya, Bagian Ekonomi akan terus mengintensifkan koordinasi dengan pihak Pertamina dan agen penyalur agar pengajuan pasokan tambahan berjalan lancar dan kuota baru untuk petani serta nelayan bisa segera terealisasi. (*)
