Mataram (NTB Satu) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan putusan terbaru, Nomor 65/PUU-XXI/2023.
Isinya, mengizinkan peserta pemilu kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan dengan beberapa syarat.
Anggota DPRD NTB dari Partai Gerindra Ali Jaharudin, menyambut baik keputusan itu.
Berita Terkini:
- Tokoh Masyarakat Sumbawa Harapkan Proyek Jalan Lenangguar – Lunyuk Selesai Tepat Waktu
- Inspektorat NTB Sebut tak Ada Temuan pada Pergeseran BTT
- Kompol Yogi dan Ipda Aris Kompak Bantah Dituding Terlibat Bunuh Brigadir Nurhadi
- NTB, Bali, dan NTT Bangun Kerja Sama Genjot Sektor Pariwisata hingga Kelautan
Ia beralasan, ke depan akan dengan mudah melakukan pencerahan kepada stakeholder pendidikan.
“Responnya saya ya sangat bagus itu,” ujar Ali Jaharudin yang juga merupakan Bacaleg Partai Gerindra Dapil 6 pada Rabu, 6 September 2023.
Hanya saja, lingkungan pendidikan menurutnya, tidak boleh diizinkan dalam politik praktis, akan tetapi harus menjadi tempat pembelajaran politik yang baik.
