Mataram (NTBSatu) – Di tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menorehkan dua capaian penting pada tahun pertama pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Selain berhasil menuntaskan seluruh kewajiban utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemprov NTB juga optimistis mampu menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melampaui target nasional sebesar 85 persen.
Optimisme tersebut Gubernur Iqbal sampaikan usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat, 5 Juni 2026.
Bagi Iqbal, hasil pemeriksaan tahun ini memiliki arti strategis. Sebab, menjadi audit pertama yang sepenuhnya merekam kinerja pemerintahan Iqbal-Dinda sepanjang tahun 2025.
“Ini adalah pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang sepenuhnya kami laksanakan selama tahun 2025. Karena itu, hasil pemeriksaan ini menjadi cerminan dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang kami bangun selama satu tahun terakhir,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov NTB akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK secara serius dan terukur. Hal ini sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“InsyaAllah akan kami tindak lanjuti. Kami optimistis capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ini bisa berada di atas 85 persen,” tegasnya.
Komitmen tersebut ditopang oleh berbagai langkah pembenahan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Termasuk penyelesaian kewajiban keuangan yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian.
Seluruh Utang Lunas
Gubernur Iqbal mengungkapkan, seluruh utang pemerintah daerah, baik utang langsung Pemprov maupun utang pada BLUD, khususnya di RSUP Provinsi NTB, telah lunas sesuai target.
“Kita sudah menyelesaikan utang, baik utang langsung Pemprov maupun utang di BLUD. Khususnya di RSUP, Alhamdulillah sesuai target. Akhir bulan lalu sudah selesai 100 persen,” ungkapnya.
Menurut Iqbal, penyelesaian kewajiban tersebut bukan sekadar capaian administratif. Namun bagian dari upaya membangun fondasi keuangan daerah yang lebih sehat, disiplin, dan berkelanjutan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga terus memperkuat sistem pengawasan internal melalui peningkatan alokasi anggaran pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini guna mendorong tata kelola yang semakin efektif dan akuntabel.
Bagi Gubernur Iqbal, hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar ukuran kepatuhan administrasi. Melainkan kompas untuk memastikan reformasi tata kelola berjalan di jalur yang benar. Karena itu, Pemprov NTB akan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK. Pemprov NTB akan membenahi setiap kelemahan, serta setiap rupiah anggaran harus kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat NTB. (*)
