Mataram (NTBSatu) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), merilis data Potensi Desa (Podes) tahun 2025.
Data tersebut menunjukkan, masih ada ketimpangan jelas terhadap akses infrastruktur di NTB. Terdapat 34 desa atau kelurahan di NTB yang tercatat masih memiliki keluarga yang bukan belum menikmati akses listrik sama sekali.
Mengutip dari akun Instagram @bpsntb, Kamis, 4 Juni 2026, angkat tersebut masih terbilang lebih kecil daripada seribu desa di NTB.
“Di balik angka tersebut, ada keluarga yang masih menghadapi keterbatasan dalam belajar, bekerja, mengakses informasi, maupun menjalankan aktivitas ekonomi,” tulisnya.
Meski persentase desa berlistrik secara agregat mendominasi, kehadiran kantong-kantong wilayah tanpa listrik menjadi perhatian serius bagi pemerataan pembangunan daerah.
Kabupaten Bima Mendominasi
Berdasarkan potret infografis Podes 2025, dari total 1.180 desa/kelurahan yang tersebar di NTB, sebanyak 1.174 desa sudah menggunakan listrik PLN.
Sementara itu, 25 desa/kelurahan mengandalkan listrik non-PLN, dan 34 lainnya masih tercatat adanya keluarga bukan pengguna listrik.
Penyebaran wilayah yang belum sepenuhnya menikmati listrik ini terkonsentrasi kuat di Pulau Sumbawa. Setengah dari total tersebut berada di Kabupaten Bima yang mencapai 17 desa.
Berikut rincian sebaran desa/kelurahan yang masih memiliki keluarga bukan pengguna listrik di NTB:
- Kabupaten Bima: 17 desa
- Kabupaten Sumbawa: 6 desa
- Kabupaten Dompu: 3 desa
- Kabupaten Sumbawa Barat: 3 desa
- Kabupaten Lombok Barat: 2 desa
- Kabupaten Lombok Timur: 2 desa
- Kabupaten Lombok Utara: 1 desa
Sementara untuk wilayah Lombok Tengah, Kota Mataram, dan Kota Bima, tercatat sudah tidak ada desa/kelurahan tanpa akses listrik.
Keterbatasan infrastruktur kelistrikan ini ternyata tidak hanya pada lingkup domestik rumah tangga, tapi berimbas pada fasilitas umum.
Sesuai pemaparan BPS, ada 27 desa/kelurahan di NTB yang jalan utamanya belum memiliki fasilitas penerangan sama sekali.
Untuk sisanya, sebanyak 988 desa/kelurahan sudah menggunakan penerangan jalan listrik pemerintah, dan 165 lainnya dari listrik non-pemerintah.
Kontras Sinyal Seluler dan Listrik
Keadaan riil di lapangan memicu kontras pembangunan yang cukup menarik di NTB. BPS mengungkap, ekspansi infrastruktur telekomunikasi bergerak cukup masif.
Namun, kecepatan pemenuhan kebutuhan digital tersebut belum berjalan beriringan dengan pemenuhan energi listrik di sejumlah daerah pedalaman.
“Ini menunjukkan, kemajuan infrastruktur tidak selalu berlangsung dengan kecepatan yang sama,” lanjutnya.
Ketimpangan kecepatan pembangunan sektor komunikasi dan ketenagalistrikan ini sebagai pekerjaan rumah transisi energi yang krusial bagi Pemprov NTB.
Tujuannya untuk memastikan pemerataan sosial dan pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat pelosok. (*)
