Tiga Oknum Jaksa Diduga Peras Camat Pajo Dompu Terancam Diberhentikan
Mataram (NTBSatu) – Tiga oknum jaksa di Kabupaten Dompu yang diduga memeras Camat Pajo, Imran, berpeluang menghadapi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI, Rudi Margono mengatensi laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut. Ia meminta jajaran pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB segera menuntaskan pemeriksaan agar ada kepastian terhadap perkara tersebut.
Rudi menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja bersama tim Jamwas ke Kejati NTB, Senin, 16 November 2026.
Menyinggung adanya dugaan pelanggaran tiga jaksa tersebut, Rudi meminta perkembangan penanganannya dikonfirmasi kepada Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati NTB. Ia menegaskan, pihaknya segera menindaklanjuti seluruh laporan pengaduan (Lapdu) dan hasil inspeksi kasus tersebut.
“Nanti silakan konfirmasi dengan Aswas. Agar seluruh Lapdu bahkan inspeksi kasus itu diselesaikan. Datanya nanti koordinasi dengan Aswas,” katanya.
Menurut Jamwas, penanganan yang berlarut-larut justru dapat merugikan institusi maupun jaksa yang bersangkutan. Karena itu, pemeriksaan harus memberikan kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran.
“Kalau tidak segera kita tindaklanjuti akan merugikan organisasi juga insan yang bersangkutan. Agar ada kepastian,” tegasnya.
Rudi menjelaskan, hasil pemeriksaan nantinya menentukan jenis sanksi untuk terduga. Sanksi disiplin tidak hanya berupa teguran. Tetapi bisa meningkat hingga pencopotan jabatan bahkan pemberhentian.
“Dalam PP 94 Tahun 2021 tentang penegakan disiplin, tujuannya adalah pembinaan. Tentunya nanti ada efek jera,” tegasnya.
Untuk pelanggaran ringan, pejabat berwenang dapat menjatuhkan teguran tertulis. Pelanggaran sedang hingga berat dapat berujung pada penurunan jabatan atau pencopotan dari jabatan.
Sementara untuk pelanggaran paling berat, sanksi dapat berujung pada pemberhentian. “Penegakan ASN itu tidak seperti pidana. Tetap kita tindak tegas,” ujarnya.
Evaluasi Kinerja Jajaran Kejaksaan
Di sisi lain, dalam kunjungannya ke Kejati NTB, Rudi juga mengevaluasi kinerja jajaran kejaksaan. Ia menilai kinerja Kejati NTB secara umum cukup baik. Tetapi meminta seluruh jajaran terus meningkatkan capaian.
“Tadi paparan dari Kejati sebagian besar menunjukkan kinerja yang bagus. Ke depannya perlu ditingkatkan, jangan merasa puas dan harus ada program-program yang betul-betul tematik dan dirasakan masyarakat,” katanya mengingatkan.
Ia juga meminta kejaksaan memperkuat penanganan perkara yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama korban tindak pidana.
Selain itu, Rudi mendorong optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda serta barang sitaan dan rampasan agar hasil penanganan perkara memberikan manfaat lebih luas.
Rudi juga mengingatkan jajaran Adhyaksa agar memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menghadapi penerapan KUHP dan KUHAP baru
Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati NTB, I Wayan Eka Widdiara sebelumnya mengatakan, pihaknya telah mengirimkan berkas tiga oknum jaksa tersebut ke Kejagung. Termasuk data pendukung dan rekomendasi.
Tiga oknum jaksa itu masing-masing berinisial J selaku Kasi Intelijen. Kemudian S, Kasi Pidana Umum (Pidum) dan inisial IS Kasi Pidana Khusus (Pidsus). Mereka kala itu bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.
“Kita masih menunggu putusan dari sana (Kejagung). Udah kita kirim. Kita kan mengumpulkan dan memberikan (dokumen). Dan kami sudah memaparkan dengan pimpinan,” katanya. (*)




