Sumbawa Barat

KSB Siapkan Status Siaga Banjir dan Longsor

Sumbawa Barat (NTBSatu) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah memproses usulan penetapan status siaga bencana hidrometeorologi. Status tersebut mencakup potensi banjir, tanah longsor, dan angin kencang saat memasuki musim hujan.

Kepala Pelaksana BPBD KSB, Abdullah mengatakan, usulan penetapan status siaga tersebut saat ini masih berproses di lingkungan pemerintah daerah. SK penetapan belum mendapat tanda tangan Bupati KSB.

“Sekarang SK usulan untuk penetapan siaga bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Masih proses di bagian hukum, ke asisten, Sekda, baru nanti penetapan oleh Bupati,” ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 16 November 2026. 

Menurut Abdullah, penetapan status siaga tersebut menjadi bagian dari kesiapan pemerintah daerah menghadapi potensi bencana selama musim penghujan. BPBD KSB mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi bersama instansi terkait.

SK Masih Berproses

Salah satu langkah awal yang dilakukan BPBD yakni mengidentifikasi sumber-sumber persoalan yang berpotensi memicu bencana. Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan infrastruktur dan sumber daya air.

“Pertama, mulai mengidentifikasi sumber-sumber masalah. Koordinasi dengan yang punya bendungan, misalnya unit pengelolaan bendungan, kemudian berkoordinasi dengan Dinas PU bagaimana mengamankan drainase perkotaan, normalisasi sungai, dan lain-lain,” ungkap Abdullah.

Ia menjelaskan, koordinasi tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi musim hujan. Namun, pembahasan mengenai langkah teknis penanganan masih berjalan antarlembaga.

BPBD juga tengah menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) bersama BNPB. Dokumen tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan berbagai rencana penanganan bencana di daerah.

“Dokumen Kajian Risiko Bencana inilah yang menjadi induk untuk dibuatkan dokumen-dokumen penanganan berikutnya. Ada rencana pencegahan, rencana kontinjensi, termasuk mengidentifikasi sumber daya yang kita punya,” katanya.

Abdullah berharap penyusunan dokumen KRB dapat selesai pada akhir tahun ini. Saat ini, prosesnya telah memasuki asistensi kedua bersama BNPB.

Sementara itu, status siaga kekeringan sebelumnya berakhir pada 21 November 2026. BPBD KSB kini memproses usulan status siaga hidrometeorologi untuk mengantisipasi potensi bencana selama musim penghujan. (*)

Artikel Terkait