Tak Cukup PKH, Pemprov NTB Siapkan Modal Usaha Produktif melalui Desa Berdaya untuk Warga Miskin Ekstrem
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menegaskan bahwa bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat memiliki fungsi yang terbatas untuk jangka pendek.
Sebagai solusinya, Pemprov NTB menyiapkan program Desa Berdaya sebagai intervensi produktif untuk mendorong warga miskin ekstrem membangun unit usaha secara mandiri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan, perbedaan mendasar antara fungsi jaring pengaman sosial PKH dengan program Desa Berdaya.
“PKH posisinya sebagai jaring pengaman sosial untuk membantu mengurangi beban pengeluaran warga. Serta, memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek,” ujar Nelly, Senin, 16 November 2026.
Menurut Nelly, PKH dirancang murni untuk membantu penerima bertahan hidup dan mengurangi beban pengeluaran bulanan, bukan untuk memberikan modal usaha. Oleh karena itu, Pemprov NTB merancang program Desa Berdaya untuk mengisi celah tersebut.
Ia menjelaskan, melalui program Desa Berdaya, pemerintah memberikan suntikan modal usaha kepada masyarakat miskin ekstrem yang berada di Desil 1.
Tujuannya agar mereka mampu bergerak mandiri, membangun unit usaha sendiri, serta memperoleh keuntungan berkelanjutan untuk menopang biaya hidup hingga akhirnya bisa keluar dari kategori kemiskinan ekstrem.
“Kalau PKH itu kan tidak memberikan modal usaha, melainkan untuk bertahan hidup dan membantu mengurangi pengeluaran. Kalau Pemprov memberikan modal usaha supaya mereka bergerak, punya usaha, dan keluar dari Desil 1,” jelasnya.
Antisipasi Penerima Ganda
Menanggapi potensi penerima ganda (tumpang tindih) antara penerima PKH dan program Desa Berdaya, Nelly mengakui bahwa kelompok sasaran di Desil 1 memang berpotensi beririsan.
Namun, Pemprov NTB memastikan output dari kedua program ini berjalan di jalur yang berbeda. PKH menjaga daya tahan hidup bulanan, sedangkan dana Pemprov itu khusus sebagai modal usaha produktif.
Untuk menekan risiko kegagalan dan mencegah dana disalahgunakan untuk belanja konsumtif harian, pemerintah tidak sekadar menyalurkan uang tunai. Pemprov juga membekali penerima manfaat dengan pendampingan intensif selama dua tahun penuh.
Kolaborasi Lintas Sektor
Untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan berbasis desa berdaya ini melibatkan lintas instansi dan mitra strategis untuk memberikan pelatihan serta pengawasan usaha.
Nelly membeberkan, sejumlah pihak yang ikut serta antara lain Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Lombok Timur, kementerian terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai mitra pembangunan lainnya.
Sementara itu, terkait rincian data teknis desa sasaran, Nelly menyebutkan bahwa data secara rinci ada di Dinas Sosial. Pemerintah pun menjamin kesiapan seluruh dokumen dan data pertanggungjawaban untuk memastikan program ini berjalan akuntabel. (*)




