Mataram (NTBSatu) – Dalam Kegiatan Mitigasi Bencana Kebarakan bersama Pemadam Kebakaran di Museum Negeri NTB, Dinas Kebudayaan Provinsi NTB menegaskan pentingnya langkah preventif dan mitigasi bencana di pusat-pusat kebudayaan yang tersebar di wilayah NTB. Mengingat potensi risiko musibah fisik yang dapat melenyapkan aset sejarah.
Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Muhamad Ihwan menyampaikan, penyelamatan sejarah tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik kebudayaan atau sekadar merawat benda-bendanya saja.
Proteksi jangka panjang terhadap ancaman eksternal seperti kebakaran dan banjir juga harus menjadi prioritas utama.
“Perlindungan dan pelestarian itu fokusnya juga harus ke pencegahan bencana kebakaran dan kebanjiran. Jangan sampai aset-aset berharga kita hilang bukan hanya karena faktor usia (lama), tetapi justru karena musibah dan bencana,” ujar Ihwan pada Selasa, 2 Juni 2026.
Ia menekankan, keberadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sangat krusial di area penyimpanan dokumen dan benda bersejarah. Hal ini karena sistem pemadaman berbahan air justru berisiko merusak material kertas atau kayu kuno.
“Kalau menggunakan air, dokumen-dokumen penting kita bisa habis dan rusak. Karena itu, keberadaan APAR sangat penting. Kami melihat di museum (provinsi) mungkin sudah terjadwal karena ada program dan anggarannya setiap tahun. Namun, di tempat-tempat lain kami harus pastikan lagi. Jangan sampai ada APAR yang sudah lima tahun tidak diganti,” tegasnya.
Perlu Pengadaan Pompa Penunjang
Selain APAR, kesiapan instalasi hidran juga terus dipantau. Meski beberapa titik sudah mulai terpasang, Dinas Kebudayaan NTB mengidentifikasi perlunya pengadaan pompa penunjang. Tujuannya, agar hidran tersebut dapat berfungsi optimal saat situasi darurat.
Untuk menjangkau area-area cagar budaya di seluruh wilayah NTB, Ihwan mengatakan siap memaksimalkan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Termasuk, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten/kota.
“Bicara kebudayaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Semua lini, mulai dari infrastruktur, sosial, hingga kemasyarakatan pasti saling terhubung. Oleh karena itu, koordinasi aktif dengan instansi terkait di kabupaten/kota adalah kunci utama kami untuk bergerak ke depan,” tuturnya.
Guna mengantisipasi kendala anggaran dan luasnya geografis NTB, Dinas Kebudayaan memilih strategi “jemput bola” dalam memberikan edukasi mitigasi.
Langkah ini, lanjut dia, untuk menekan biaya operasional sekaligus memanfaatkan serta melatih potensi lokal yang ada di sekitar situs budaya. Melalui skema kolaborasi ini, masyarakat adat dan pengelola situs berharap memiliki kesiapan mandiri dalam menghadapi potensi kepungan api atau bencana lainnya sebelum bantuan dari pusat kota tiba. (*)
