Mataram (NTBSatu) – Bappeda Provinsi NTB menggelar Rapat Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Triwulan II dan III Tahun 2026. Acara berlangsung di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Perwakilan Bappeda kabupaten/kota serta mitra pembangunan menghadiri pertemuan tersebut. Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa turut hadir secara langsung. Pejabat Fungsional Bappeda NTB, Syamsul Hidayat, mengungkapkan angka kemiskinan daerah cukup besar
“Angka ini sangat besar menurut kami. Oleh karenanya, butuh dukungan kita semua yang ada di ruangan ini agar penurunan angka kemiskinan dapat lebih dipercepat,” ungkapnya.
Pertemuan ini memperkuat koordinasi, memantau realisasi program, serta mengevaluasi intervensi penanggulangan kemiskinan daerah. Kegiatan tersebut juga menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Instruksi presiden ini menekankan optimalisasi program dan pengalokasian anggaran pengentasan kemiskinan.
Strategi Tiga Aspek Utama
Syamsul menjelaskan, strategi penanggulangan kemiskinan mengarah pada tiga aspek utama. Aspek pertama berfokus penuh pada pengurangan beban pengeluaran harian masyarakat.
Aspek kedua berorientasi langsung pada upaya peningkatan pendapatan warga secara berkelanjutan. Sementara itu, aspek ketiga menitikberatkan pada penanganan dan penuntasan kantong-kantong kemiskinan.
Dalam penerapannya, peningkatan kualitas hunian masyarakat menjadi salah satu aspek penting. Pemerintah daerah memprioritaskan penanganan rumah tidak layak huni bagi warga miskin.
Langkah fisik ini berjalan beriringan dengan penguatan program pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga terus memacu peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat secara intensif.
Pendekatan terpadu ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi warga yang tahan lama. Intervensi fisik serta pemberdayaan SDM harus berjalan serentak di lapangan.
Melalui tiga pilar tersebut, pemerintah memutus rantai kemiskinan secara menyeluruh dan terarah.
Sinergi Lintas Sektor dan Alokasi Anggaran
Pemerintah mengalokasikan anggaran pada sistem informasi pemerintah daerah untuk berbagai intervensi.
Program tersebut mencakup perlindungan sosial, layanan kesehatan, serta ketenagakerjaan. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan, pelatihan usaha, dan bantuan peternakan. Penanganan rumah tidak layak huni masuk dalam alokasi anggaran tersebut.
Syamsul menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kabupaten/kota daerah tertentu. Daerah yang tingkat kemiskinannya di atas angka provinsi membutuhkan intervensi lebih optimal.
Intervensi berjalan lewat program provinsi, kabupaten/kota, maupun mitra pembangunan. Sinergi lintas sektor membuat program mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.
Rapat evaluasi ini memberi ruang bagi pemerintah kabupaten/kota menyampaikan perkembangan program. Pemda memaparkan realisasi fisik, realisasi keuangan, serta pemutakhiran data kemiskinan. Mereka juga menyampaikan inovasi daerah, lokasi prioritas, hingga kendala lapangan.
Mitra pembangunan memberikan masukan agar program saling melengkapi tanpa tumpang tindih.
Bappeda Provinsi NTB mendorong penguatan koordinasi dan evaluasi secara berkelanjutan.
Langkah ini memastikan setiap program berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci mempercepat penurunan angka kemiskinan NTB. (*)
