Lepas 140 Pendamping Desa Berdaya, Gubernur NTB Tegaskan Komitmen Pengentasan Kemiskinan
Mataram (NTBSatu) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, melepas 140 pendamping program Desa Berdaya Transformatif Batch 2 di Hotel Grand Madani, Kamis, 5 November 2026.
Ratusan pendamping ini akan melakukan pendampingan di tiap-tiap desa menjadi sasaran program Desa Berdaya. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemprov NTB dalam menentaskan kemiskinan di NTB.
Iqbal menegaskan, kemajuan daerah tidak boleh hanya diukur dari pencapaian fisik maupun prestasi di tingkat global. Melainkan dari keberhasilan memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
Para pendamping terpilih memiliki jadwal bertugas penuh mengawal program pengentasan kemiskinan pada 2027.
“NTB ingin mendunia, tetapi tidak mungkin kita benar-benar mendunia apabila masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan. Kalau kita bangkit, kita harus bangkit bersama. Kalau kita maju, kita harus maju bersama,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2026, angka kemiskinan di NTB tercatat sebesar 11,17 persen, dengan tingkat kemiskinan ekstrem berada di kisaran dua persen.
Menanggapi kondisi tersebut, Iqbal menekankan, penanganan kemiskinan tidak bisa digeneralisasi karena setiap kelompok warga memiliki kerentanan yang berbeda.
Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
Ia menjelaskan, masyarakat yang masih memiliki potensi produktif harus berusaha menuju kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan.
Sebaliknya, kelompok rentan seperti lanjut usia, warga yang sakit menahun, atau warga tanpa keterampilan tetap membutuhkan perlindungan sosial berkelanjutan.
“Yang harus kita lakukan adalah memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi, mulai dari bantuan sosial, akses pelayanan kesehatan, hingga tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Iqbal berharap, keberadaan 140 pendamping lapangan ini mampu menjadi motor penggerak perubahan di desa, sehingga target pematangan konsep Desa Berdaya pada 2027 dapat berdampak optimal pada periode 2028–2029.
Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Melalui Rapat Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Triwulan (TW) II dan TW III Tahun 2026 melalui Bappeda NTB bersama pemerintah kabupaten/kota dan mitra pembangunan di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Kamis, 22 Oktober 2026.
Turut hadir Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, perwakilan Bappeda kabupaten/kota se-NTB, serta instansi terkait.
Forum ini menjadi sarana pemantauan realisasi program sekaligus tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Syamsul Hidayat memaparkan data tingkat kemiskinan NTB pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 11,17 persen, dengan jumlah penduduk miskin melebihi 628 ribu jiwa.
“Angka ini sangat besar menurut kami. Kami butuh dukungan semua yang ada agar penurunan angka kemiskinan dapat lebih cepat,” ungkap Syamsul.
Tiga Aspek Utama Penanggulangan
Syamsul menyoroti daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya masih berada di atas rata-rata provinsi agar mendapatkan perhatian dan intervensi khusus. Menurutnya, strategi pengentasan kemiskinan harus menyasar tiga aspek utama yakni, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan warga.
Lebih lanjut, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan kualitas hunian (RTLH) serta pemberdayaan ekonomi.
Berdasarkan penandaan anggaran pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pengalokasian dana untuk perlindungan sosial.
Dan layanan kesehatan dan ketenagakerjaan, bantuan pangan, pelatihan usaha, bantuan peternakan, hingga penanganan rumah tidak layak huni.
Bappeda NTB mendorong seluruh pihak agar setiap program penanggulangan kemiskinan berjalan lebih efektif, terukur, serta menghindari tumpang tindih intervensi antarsektor. (*)
