Mataram (NTBSatu) – Bappeda Provinsi NTB mengumpulkan seluruh perwakilan pemerintah kabupaten, kota, serta mitra pembangunan. Pertemuan tersebut membahas evaluasi program pengentasan kemiskinan Triwulan II dan III Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Geopark Bappeda Provinsi NTB pada Kamis, 22 Oktober 2026. Kehadiran Bapperida Kabupaten Sumbawa turut memperkuat forum koordinasi lintas daerah tersebut.
Pemerintah provinsi memandang pentingnya menyamakan persepsi antarinstansi dalam mengawal penanganan masalah sosial. Terkait langkah konsolidasi tersebut, Koordinator Bidang Pertanian Bappeda NTB, Syamsul Hidayat menyampaikan pandangannya di hadapan para peserta rapat.
“Angka ini sangat besar menurut kami. Oleh karenanya, butuh dukungan kita semua yang ada di ruangan ini agar penurunan angka kemiskinan dapat lebih dipercepat,” ungkapnya pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Ruang Uji Inovasi dan Kendala Daerah
Forum ini berfungsi sebagai wadah resmi bagi daerah menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan masing-masing. Setiap pemerintah kabupaten dan kota memaparkan capaian realisasi fisik di lapangan.
Mereka juga melaporkan perkembangan penyerapan anggaran keuangan secara transparan kepada tim provinsi. Pemutakhiran data kemiskinan menjadi bahan penting yang dibahas agar pemetaan sasaran program semakin akurat.
Pemerintah daerah memanfaatkan rapat evaluasi untuk memamerkan berbagai inovasi pelayanan publik terbaru. Para pejabat teknis juga memaparkan lokasi prioritas intervensi yang menyasar kantong kemiskinan ekstrem.
Diskusi terbuka ini memberikan kesempatan luas bagi setiap wilayah mengurai kendala teknis secara tuntas. Mitra pembangunan memberikan masukan konstruktif agar seluruh program intervensi berjalan efektif dan efisien.
Kolaborasi erat antarinstansi mencegah terjadinya tumpang tindih alokasi kegiatan di satu titik wilayah. Sinergi ini memastikan setiap bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi tepat sasaran.
Pendekatan partisipatif mempercepat penyelesaian masalah sosial di tingkat tapak secara terukur.
Pemantauan Berkelanjutan dan Target Kinerja
Bappeda NTB mendorong penguatan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala sepanjang tahun berjalan. Pengawasan ketat menjamin setiap program penanggulangan kemiskinan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Pemerintah provinsi meminta seluruh stakeholder menjaga komitmen bersama hingga akhir tahun anggaran. Koordinasi intensif antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra strategis juga menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
Seluruh pihak sepakat mengoptimalkan langkah penanganan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB secara merata. Selain itu, evaluasi triwulanan ini menjadi momentum penting dalam memperbaiki kualitas perencanaan kebijakan publik ke depan. (*)
