Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., mengusulkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI untuk memperbaiki Jembatan Lito di Kecamatan Moyo Hulu.
Usulan tersebut disampaikan saat Bupati Jarot melakukan audiensi dengan BNPB di Jakarta, Selasa, 3 November 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Sumbawa memperjuangkan dukungan pemerintah pusat dalam memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Jarot didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa beserta jajaran. Rombongan diterima langsung Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Dr. Ir. Afrial Rosya, M.A., M.Si.
Pertemuan tersebut secara khusus membahas proposal Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) untuk penanganan Jembatan Lito. Infrastruktur yang berada di Kecamatan Moyo Hulu itu menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Bupati Jarot menjelaskan, kerusakan Jembatan Lito tidak hanya menyangkut persoalan fisik bangunan. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
“Jembatan ini bukan sekadar sarana penghubung, tetapi merupakan urat nadi aktivitas masyarakat. Ketika akses tersebut terganggu, mobilitas warga, distribusi hasil perekonomian, hingga akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan ikut terdampak,” tegas Bupati Jarot dalam audiensi tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan. Terlebih, Jembatan Lito memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan aktivitas masyarakat ant wilayah.
Ajukan Sejumlah Kebutuhan ke BNPB
Selain memperjuangkan perbaikan Jembatan Lito, Pemkab Sumbawa juga membawa sejumlah usulan lain dalam audiensi tersebut. Di antaranya pembangunan sumur bor untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
Pemerintah daerah juga mengusulkan bantuan kendaraan operasional guna memperkuat kapasitas BPBD dalam menjalankan tugas penanganan kebencanaan.
Bupati Jarot menilai dukungan terhadap infrastruktur kebencanaan penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah. Sebab, penanganan bencana tidak hanya membutuhkan langkah tanggap darurat, tetapi juga dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Ia berharap BNPB memberikan perhatian terhadap seluruh usulan tersebut, terutama penanganan Jembatan Lito yang membutuhkan percepatan pemulihan.
“Kami berharap BNPB dapat memberikan perhatian dan memfasilitasi usulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa ini. Kami ingin penanganan infrastruktur yang terdampak bencana bisa segera mendapat tindak lanjut sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan akses yang lebih baik,” ujar Jarot.
Usulan rehabilitasi dan rekonstruksi Jembatan Lito sendiri merupakan bagian dari upaya Pemkab Sumbawa menangani kerusakan infrastruktur akibat bencana alam pada 2023.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Sumbawa berupaya mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur strategis. Selanjutnya, berbagai usulan itu diharapkan dapat melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku di BNPB.(*)
