Sumbawa Barat (NTBSatu) — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memperkuat program intervensi spesifik dan sensitif untuk menekan angka stunting menjelang penutupan tahun 2026. Sebab, langkah terpadu ini menjadi prioritas utama guna memastikan kualitas kesehatan balita daerah.
Kabupaten Sumbawa Barat mencatat sisa sasaran balita stunting yang terus menunjukkan tren penurunan. Maka dari itu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) KSB memfokuskan pendampingan gizi secara masif pada seluruh desa.
Dinas Kesehatan KSB mencatat sebanyak 675 balita dari total 9.970 anak yang terukur kini masuk dalam sasaran intervensi intensif. Oleh karena itu, persentase kasus stunting KSB berhasil melandai pada angka 6,77 persen hingga Triwulan III.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, dr. Carlof, M.MRS., MQM., mengatakan bahwa program intervensi mengincar ibu hamil, masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan, hingga balita stunting. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal terus berjalan.
“Kami memfokuskan intervensi spesifik pada sisa 675 balita stunting agar target penurunan akhir tahun tercapai,” ujar Kepala Dinas Kesehatan KSB, dr. Carlof, Jumat, 30 Oktober 2026.
Tagging Anggaran APBD Pemprov NTB dan Tantangan Sanitasi
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelontorkan Rp252,23 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung berbagai program penanganan dan pencegahan stunting. Langkah ini guna mempercepat pencapaian target penurunan stunting pada seluruh kabupaten dan kota.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan anggaran tersebut berasal dari tagging anggaran khusus stunting yang tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah. Pengalokasian dana mencakup intervensi spesifik kesehatan hingga perbaikan sarana sanitasi lingkungan.
“Pemberian asupan gizi sudah dilakukan secara masif, tetapi efektivitasnya terhambat oleh faktor lingkungan dan sanitasi yang buruk,” ujar Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti.
Nelly menjelaskan bahwa integrasi perencanaan melalui tagging anggaran khusus stunting masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penyatuan basis data e-PPGBM dan Keluarga Berisiko Stunting menjadi kunci ketepatan sasaran bantuan.
Penyelarasan Data e-PPGBM dan Penguatan Tenaga Kesehatan Desa
Selanjutnya, data e-PPGBM mencatat prevalensi stunting NTB berada pada angka 12,84 persen pada Triwulan II 2026. Oleh sebab itu, Kabupaten Sumbawa Barat terus menunjukkan konsistensi capaian yang jauh berada di bawah rata-rata provinsi.
Dinas Kesehatan KSB memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dasar melalui optimalisasi tenaga nutrisionis puskesmas serta kader posyandu desa. Sebab, pendampingan langsung pada kelas ibu hamil memperkuat edukasi gizi dan tatalaksana balita stunting.
“Tenaga nutrisionis puskesmas wajib turun langsung menjadi konselor gizi serta mendampingi tatalaksana balita stunting,” pungkas Carlof. (*)
