Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, telah menjalankan program ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan ayam petelur.
Program tersebut menjadi salah satu upaya desa memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Pemerintah desa memanfaatkan alokasi 20 persen dana dari program Desa Berdaya untuk mendukung kegiatan tersebut.
Kepala Desa Senggigi, Mastur mengatakan, pengembangan peternakan ayam petelur sudah berjalan. Program itu menjadi bagian dari upaya pemerintah desa mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat.
“Untuk ketahanan pangan, kita sudah anggarkan melalui dana desa yang 20 persen itu. Nah, itu peternak ayam, ayam petelur, dan itu sudah jalan,” ungkap Mastur kepada NTBSatu, Jumat, 30 Oktober 2026.
Bantuan Dana Rp300 Juta
Mastur menjelaskan, Desa Senggigi memperoleh bantuan Rp300 juta melalui Desa Berdaya Tematik. Pemerintah desa mengarahkan anggaran tersebut untuk penataan destinasi wisata edukasi di Bukit Loco.
“Ya, kita dapat dari desa berdaya itu 300 juta kan. Nah itu kita pakai untuk bukit Loco ini,” jelas Mastur.
Ia berharap berbagai program pemberdayaan dapat berjalan beriringan. Pengembangan ketahanan pangan dan pariwisata diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kita berharap dua- duanya berjalan lah ya,” ungkapnya.
Desa Berdaya Tematik
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus melanjutkan program Desa Berdaya, hingga akhir 2026, Program tersebut menyasar 257 desa dan kelurahan. Selain itu, program ini menjadi salah satu upaya Pemprov NTB mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan, Pemprov NTB menjalankan Desa Berdaya melalui dua pendekatan, yakni Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif.
Melalui pendekatan tematik, pemerintah memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta hingga Rp500 juta kepada desa untuk menyelesaikan persoalan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Desa Berdaya Tematik kita arahkan, pemerintah desa dan kelurahan untuk mengembangkan potensi lokal melalui tiga tema utama, yakni ketahanan pangan, pariwisata, dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Khusus desa yang memiliki kantong kemiskinan ekstrem, pemerintah mengalokasikan bantuan Rp500 juta. Dari jumlah tersebut, Rp300 juta untuk program pemberdayaan desa dan Rp200 juta untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
NTB memiliki 106 desa dengan kantong kemiskinan ekstrem. Pada 2026, Pemprov NTB telah mengintervensi 40 desa melalui pendekatan tersebut. (*)
