Bupati KSB Siapkan Tim Khusus Fasilitasi Penambang Rakyat
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., segera membentuk tim khusus untuk memfasilitasi masyarakat penambang rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Bupati Amar meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, drh. Hairul, M.M., segera menyiapkan tim tersebut dengan melibatkan perangkat daerah, unsur penambang, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) KSB.
“Hari Senin sudah ada timnya,” ujar Bupati Amar, Jumat, 20 November 2026.
Bupati Amar menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah memfinalisasi regulasi terkait pertambangan rakyat. Sambil menunggu regulasi tersebut rampung, Pemkab KSB akan memfasilitasi masyarakat penambang melalui tim khusus.
Tim itu akan mendata seluruh lokasi tambang rakyat di KSB, baik yang sudah masuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun yang belum. Lokasi yang sudah masuk WPR akan terfasilitasi dalam proses pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Sementara itu, untuk lokasi yang belum masuk WPR, pemerintah akan membantu mengupayakan penetapan wilayah terlebih dahulu. Tim juga akan menginventarisasi toko emas yang beroperasi di KSB, termasuk memeriksa status perizinan dan kewenangan penerbitan izin masing-masing usaha.
Sebelumnya, perwakilan masyarakat penambang menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah KSB. Perwakilan penambang asal Pekirum, Taufikurrahman, menyampaikan aspirasi warga.
Mereka meminta toko emas kembali buka dan beri penambang keleluasaan untuk beraktivitas. Selain itu, mereka meminta kemudahan memperoleh bahan pengolahan emas serta dukungan pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepastian hukum tambang rakyat.
“Kami sangat mengharap semuanya dari penambang ini agar toko emas dapat buka mulai hari ini dan selama-lamanya,” ungkapnya.
Para penambang juga meminta agar persoalan antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum komunikasikan melalui Asosiasi Tambang Rakyat. Mereka menyebut asosiasi tersebut telah berdiri sejak 2018.
Melalui tim khusus tersebut, Pemkab KSB akan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat penambang dan mengoordinasikan penanganannya dengan pihak berwenang. Langkah ini diharapkan membuka ruang komunikasi untuk mencari solusi atas persoalan tambang rakyat di KSB. (*)




