Kota Mataram

DPRD Mataram Soroti Penataan Aset dan Tata Ruang

Mataram (NTBSatu) – Penataan aset pemerintah dan penertiban kawasan sesuai peruntukannya dinilai menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Mataram dalam menangani persoalan banjir yang terjadi setiap musim hujan. Upaya tersebut mencakup penertiban kawasan yang merupakan resapan air, lahan sawah yang dilindungi, kawasan permukiman dan perumahan, hingga aset pemerintah.

Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai wartawan di Bale Mentaram, Jumat 20 November 2026. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pemanfaatan lahan di kota Mataram yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah berjalan sesuai dengan aturan tata ruang yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan, kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air harus tetap dipertahankan dan tidak boleh dialihfungsikan menjadi bangunan yang akan mengganggu air masuk ke dalam tanah. Begitu pula dengan lahan sawah yang dilindungi serta kawasan lainnya yang telah memiliki ketentuan peruntukannya tersendiri.

“Ini perlu dilakukan penertiban mana daerah yang menjadi resapan tidak boleh dibangun, kan sudah jelas itu aturannya mana yang lahan sawah dilindungi, mana kawasan perumahan, mana kawasan permukiman,” ujarnya.

Selain penertiban kawasan, DPRD juga menyoroti pentingnya penataan aset milik pemerintah yang sudah terlanjur berada di daerah daerah resapan air. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan aset pemerintah dimanfaatkan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan baru yang berpotensi menghambat penanganan banjir.

Ia mengatakan, penertiban aset pemerintah saat ini tengah menjadi perhatian. Apabila ditemukan aset pemerintah yang perlu ditertibkan, hal tersebut akan menjadi catatan strategis agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Ini kita lagi penertiban tentang aset, kalau memang itu aset pemerintah tentu itu akan menjadi catatan strategis supaya tidak terjadi lagi. Kita akan penataan aset ini,” jelasnya.

Pendekatan Persuasif ke Masyarakat Menjadi Kunci

Meski akan melakukan penataan kawasan, ia mengingatkan agar proses penertiban tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak. Pemerintah diharapkan mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman mengenai dampak apabila kawasan yang tidak sesuai peruntukannya tidak segera ditertibkan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu menyiapkan solusi sebelum mengambil tindakan penertiban di beberapa kawasan yang tercatat agar tidak terjadi gesekan dimasyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami tujuan kebijakan tersebut dan potensi gesekan selama proses penataan dapat diminimalkan.

“Artinya mudah-mudahanlah tidak ada gesekan. Pemerintah melakukan persuasif dulu, memberikan masukan kepada masyarakat, ini lho dampaknya kalau enggak kami tertibkan. Solusi apa, solusi dulu yang dipikirkan. Kan tidak bisa main gusur saja, solusinya apa kira-kira,” pungkasnya.

Penataan aset dan penertiban kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya jangka panjang Pemerintah Kota Mataram dalam mengurangi risiko banjir, sekaligus memastikan pemanfaatan ruang kota berjalan sesuai aturan. (Aulia)

Artikel Terkait