Mataram (NTBSatu) – Program Desa Berdaya yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri mulai memperlihatkan perkembangan nyata.
Melalui usaha peternakan produktif di sejumlah desa, program berbasis skema tematik dan transformatif ini menguatkan ekonomi desa sekaligus mengubah perilaku penerima manfaat agar mandiri mengelola usaha.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi NTB, Muhamad Riadi, menilai perkembangan usaha peternakan yang berjalan sejauh ini menunjukkan hasil menggembirakan.
Ia menegaskan keberlanjutan program sangat bergantung pada komitmen pemerintah desa dan penerima manfaat.
“Perkembangan usaha peternakan dalam Program Desa Berdaya sejauh ini menampakkan hasil yang menggembirakan. Kami berharap pemerintah desa bersama para penerima manfaat terus menjaga, mengelola, dan mengembangkan usaha yang ada. Dengan pengelolaan yang konsisten, pendampingan berkelanjutan, serta komitmen meningkatkan produktivitas, Insya Allah usaha ini akan tumbuh semakin baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegas Riadi, Selasa, 20 Oktober 2026.
Usaha Ayam Petelur dan Penggemukan Sapi di Desa
Ia membeberkan, dalam skema Desa Berdaya Tematik, beberapa desa memilih usaha ayam petelur sebagai kegiatan utama.
Salah satu contoh, Pemerintah Desa Sambelia di Lombok Timur mengelola langsung usaha ayam petelur berpopulasi 1.000 ekor menggunakan alokasi anggaran Rp300 juta untuk pembangunan kandang, pembelian ayam pullet, dan pakan.
Sementara itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalijaga di Kecamatan Aikmel mengelola 1.000 ekor ayam petelur dan mencatat persentase produksi mencapai 74 persen.
Capaian positif juga terlihat di Desa Cendimanik, Lombok Barat, di mana usaha ayam petelur berpopulasi 1.000 ekor mencatat tingkat produksi di atas 70 persen, dan pengelola memasarkan hasilnya melalui pengepul.
Di Desa Sugian, BUMDes mengelola 500 ekor ayam petelur dengan tingkat produksi 10 persen. Kegiatan ini menyerap anggaran Rp132,958 juta, sementara sisa alokasi dana mengalir untuk pengembangan usaha sektor pariwisata.
Selain ayam petelur, desa lain memilih diversifikasi usaha melalui peternakan sapi. Pemerintah Desa Kumbang menggalang kerja sama dengan peternak lokal untuk mengembangkan 12 ekor sapi jenis Limousin dan Simmental menggunakan sistem bagi hasil.
Di Desa Jagaraga, BUMDes menjalankan usaha penggemukan sapi dengan modal anggaran Rp300 juta.
Pendampingan Bagi Keluarga Miskin Ekstrem
Skema Desa Berdaya Transformatif di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, secara khusus membidik keluarga miskin ekstrem.
Riadi menyatakan, pihaknya mengandalkan dukungan pendanaan corporate social responsibility (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap keluarga sasaran memperoleh bantuan modal senilai Rp7 juta dalam bentuk 32 ekor ayam petelur, kandang, serta pakan untuk dua bulan.
Bantuan tersebut menjadi modal usaha produktif untuk menambah pendapatan keluarga sekaligus membangun kemandirian ekonomi. Saat meninjau lapangan pada 14 Oktober 2026, petugas mengamati kondisi ayam dan kandang serta menggelar diskusi mengenai perawatan ternak.
Ia menambahkan, pendampingan menjadi kunci utama agar keluarga penerima manfaat mampu merawat ternak, mengelola usaha, dan menjaga keberlanjutan hasil bantuan.
Riadi menekankan bahwa ukuran keberhasilan Desa Berdaya tidak cukup hanya dari besarnya anggaran atau banyaknya jumlah ternak. Ukuran mendasar terletak pada kemampuan desa dan penerima manfaat dalam menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Pemprov NTB Targetkan 257 Desa
Pemerintah Provinsi NTB terus memperluas jangkauan program Desa Berdaya hingga menyasar 257 desa dan kelurahan di seluruh 10 kabupaten/kota di NTB pada akhir 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa sasaran tersebut mencakup 224 desa dan 33 kelurahan.
Per 30 Oktober 2026, kemajuan administrasi dan penyaluran dana program mencatat perkembangan signifikan. Sebanyak 216 desa telah mengantongi rekomendasi resmi, dan 206 pengajuan telah masuk ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB.
Sementara itu, 59 desa/kelurahan masih memerlukan perbaikan berkas administrasi, dan 105 desa telah menerima transfer dana bantuan secara langsung.
Tematik dan Transformatif
Pemprov NTB menerapkan dua strategi utama dalam menjalankan program ini. Melalui pendekatan Desa Berdaya Tematik, Pemprov NTB menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta hingga Rp500 juta agar pemerintah desa mengembangkan potensi lokal di bidang ketahanan pangan, pariwisata, dan kelestarian lingkungan.
Nelly menjelaskan, Khusus bagi desa yang memiliki kantong kemiskinan ekstrem, pemerintah mengalokasikan bantuan Rp500 juta, yakni Rp300 juta untuk pemberdayaan ekonomi dan Rp200 juta untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Kata dia, Pemprov NTB telah mengintervensi 40 desa dari total 106 desa berkategori kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Ia menekankan, Pendekatan kedua adalah Desa Berdaya Transformatif yang menyasar langsung keluarga miskin ekstrem melalui skema intensif.
Dalam skema ini, satu orang tenaga pendamping mengawal 50 kepala keluarga (KK) untuk mengidentifikasi potensi keluarga. Kemudian, menentukan jenis usaha yang sesuai, serta menyerahkan modal dan peralatan kerja. Pada tahun 2026, Pemprov NTB menargetkan intervensi kepada 7.250 KK miskin ekstrem.
“Jadi bukan seperti Sinterklas, kami memberi uang lalu selesai. Kami memberikan modal untuk membeli peralatan usaha, kemudian kami mendampingi mereka. Sebab tidak semua orang yang mencoba bisnis bisa langsung sukses,” pungkasnya, Jumat, 30 Oktober 2026. (*)
