Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai memperluas program Lotim Berkembang (Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga). Setelah menyasar sektor peternakan, program ini kini menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang pasar. Pemkab menargetkan peluncuran kredit untuk dua sektor tersebut pada 10 November 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, M. Juaini Taofik mengatakan, implementasi subsidi bunga untuk sektor UMKM dan pedagang mengalami keterlambatan pada 2026. Sejumlah persiapan sempat menghambat pelaksanaan program tersebut.
Meski demikian, Pemkab Lombok Timur mulai mengakselerasi pelaksanaannya melalui kerja sama dengan Bank NTB Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
“Kita hari ini lebih mensasar kepada UMKM dan pedagang. Kami targetkan 10 November kredit untuk UMKM dan pedagang ini sudah bisa kita luncurkan,” ujarnya, Jumat, 30 Oktober 2026
Menurut Juaini, pemerintah memilih pasar sebagai lokasi peluncuran karena lebih dekat dengan sasaran program. Bank NTB Syariah Cabang Pancor rencananya meluncurkan program di Pasar Pancor, sedangkan Bank NTB Syariah Masbagik di Pasar Masbagik. Sementara BPR akan menyasar Pasar Paokmotong.
Ia menilai, subsidi bunga mampu menghasilkan dampak ekonomi lebih besar dibandingkan anggaran yang pemerintah keluarkan.
“Bayangkan kita hanya menyubsidi Rp6 miliar, tetapi daya ungkit kreditnya sampai Rp170 miliar. Itu dari sisi eksternalitas,” jelasnya.
Juaini menyebut, manfaat program tidak hanya terlihat dari akses permodalan. Para penerima juga mulai mengenal layanan perbankan, membuka rekening, hingga memanfaatkan produk tabungan dan cicilan emas.
Melalui subsidi tersebut, masyarakat tidak perlu menanggung bunga pinjaman. Pemerintah mengambil alih pembayaran bunga sehingga penerima cukup mengembalikan pokok pinjaman.
Melalui skema tersebut, masyarakat cukup mengembalikan pokok pinjaman tanpa menanggung beban bunga.
“Untuk UMKM bunganya 3 persen, sedangkan yang lain 6 persen. Sekarang bunga itu pemerintah yang subsidi,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat justru bisa memanfaatkan dana yang sebelumnya mereka gunakan untuk membayar bunga sebagai tabungan atau investasi emas.
Libatkan OPD dalam Pendampingan
Juaini menjelaskan, salah satu keunggulan Lotim Berkembang terletak pada keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD). OPD tidak hanya membantu menyeleksi calon penerima, tetapi juga mendampingi dan membina mereka selama menjalankan usaha.
Pola tersebut turut menekan risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Ia menyebut tingkat NPL program Lotim Berkembang hanya sekitar 1,03 persen.
“Kalau KUR, hubungannya hanya antara debitur dengan bank. Makanya NPL KUR kita tinggi. Kalau Lotim Berkembang ini, OPD ikut menyeleksi, mendampingi, dan membina,” katanya.
Kolaborasi juga terlihat dalam sektor peternakan. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada penerima untuk memilih bibit ternak langsung di pasar. Pemerintah kemudian memperkuat perlindungan melalui asuransi dan pendampingan.
Terkait anggaran, Pemkab Lombok Timur menyiapkan subsidi bunga sebesar Rp1,5 miliar pada 2026. Pemerintah juga mengusulkan kenaikan anggaran menjadi Rp2,5 miliar pada 2027.
Sementara itu, besaran kredit yang diterima setiap calon penerima akan menyesuaikan kapasitas masing-masing. Pemkab bersama OPD melakukan verifikasi sebelum menetapkan penerima melalui surat keputusan (SK) bupati.
Perbankan juga melakukan pemeriksaan riwayat kredit atau BI checking untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan.
“Dengan begitu, penerima sudah melalui proses penyaringan. SK bupati menjadi tahap terakhir setelah verifikasi OPD dan BI checking dari perbankan,” pungkasnya. (*)
