Mataram (NTBSatu) – Bappeda Provinsi NTB meminta agar hasil riset dan inovasi pangan fungsional dari kampus atau perguruan tinggi tidak berhenti sebatas laporan ilmiah di meja laboratorium.
Bappeda NTB mendorong agar inovasi gizi berbasis bahan baku lokal tersebut langsung terserap dan dimanfaatkan di tingkat desa serta Posyandu untuk mempercepat penurunan stunting.
Hal ini sesuai penyampaian Sekretaris Bappeda Provinsi NTB Baiq Yunita Puji Widiani dalam kegiatan Diseminasi dan Edukasi Pangan Fungsional. Ia menekankan program yang sudah terencana tidak boleh sekadar berhenti di atas kertas.
“Yang ingin kita pastikan adalah program yang terencana tidak hanya baik di atas kertas. Tetapi benar-benar merasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Melalui kegiatan dari Kementerian PPN/Bappenas tersebut, Bappeda NTB menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara akademisi, lembaga riset, pemerintah daerah, dan kader Posyandu.
Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa hasil inovasi pangan fungsional benar-benar menjadi alternatif konkret dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita di lapangan.
Orkestrasi Lintas Sektor dan Intervensi Hulu
Bappeda NTB menyoroti penanganan stunting berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Bappeda mengambil peran kunci dalam menyatukan berbagai program pembangunan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Bappeda juga mengarahkan intervensi sejak dini, mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Penanganan stunting tidak bisa berjalan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Bappeda berperan mengorkestrasi dan menyatukan berbagai program agar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaannya berjalan terarah dan saling mendukung,” jelasnya.
Di samping itu, penyusunan program intervensi gizi wajib berpijak pada akurasi data. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di NTB menunjukkan tren penurunan dari 37,85 persen pada 2019 menjadi 29,8 persen pada 2024.
Meskipun angka tersebut terus membaik, Bappeda menekankan bahwa penurunan angka stunting memerlukan kerja keras yang terukur dan berbasis data riil.
Integrasi Program Berbasis Kebutuhan
Guna memastikan hasil riset pangan dapat diterapkan secara efektif di Posyandu, Bappeda NTB mendorong integrasi program melalui pendekatan Desa Berdaya.
Pendekatan ini memetakan persoalan spesifik di setiap wilayah, sebab kebutuhan setiap keluarga sasaran tidak sama. Sebagian wilayah membutuhkan dukungan gizi dan pangan fungsional.
Sementara wilayah lain memerlukan perbaikan sanitasi, akses air bersih, atau perlindungan sosial.
Bappeda mengingatkan penggunaan data secara tepat menjadi kunci dalam merumuskan tindakan di lapangan.
Data tidak boleh sekadar menjadi pajangan laporan tahunan tanpa memberikan dampak langsung bagi perubahan kondisi keluarga.
“Tidak boleh berhenti menjadi laporan. Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan untuk tindakan nyata di lapangan,” pungkasnya. (*)
