Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperketat pemantauan pasokan dan harga sejumlah komoditas menjelang akhir 2026. Langkah ini menyasar kebutuhan pangan hingga material konstruksi guna menjaga daya beli masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa membahas langkah tersebut dalam rapat koordinasi di Aula Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Kamis, 29 Oktober 2026.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya, S.T., M.M., memimpin rapat tersebut.
Sejumlah instansi turut hadir, antara lain Badan Pusat Statistik, Kejaksaan Negeri, Bulog, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta perangkat daerah anggota TPID.
TPID Pantau Harga dan Kelancaran Distribusi
Dalam rapat tersebut, TPID menyoroti harga ayam segar dan ketersediaan gula pasir. Pemerintah juga memantau pasokan semen untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pekerjaan konstruksi.
Selain memantau harga, TPID mendorong koordinasi dengan para pihak terkait. Langkah ini bertujuan menjaga kelancaran distribusi sekaligus mengantisipasi kekurangan barang di lapangan.
Ivan mengatakan, pemerintah perlu memantau pergerakan barang secara rutin. Dengan begitu, TPID dapat mengenali potensi gangguan pasokan lebih awal.
“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memantau harga dan ketersediaan barang. Kami juga memastikan distribusi berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat dan pembangunan tetap terpenuhi,” ujarnya.
Gerakan Pangan Murah Jadi Upaya Jaga Daya Beli
Selanjutnya, TPID juga memperkuat pengawasan distribusi pangan melalui Satgas Pangan. Tim tersebut menaruh perhatian pada pendataan arus masuk ayam untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi pasokan.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
TPID juga mendorong kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan berbagai komoditas. Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat.
Ivan menegaskan, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun.
“Kami mendorong seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi, termasuk melalui kerja sama antardaerah dan Gerakan Pangan Murah. Upaya ini penting untuk menjaga ketersediaan barang sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” tambahnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, TPID Kabupaten Sumbawa menargetkan stabilitas harga dan kelancaran pasokan tetap terjaga hingga akhir tahun. (*)
