Lombok Barat (NTBSatu) – Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS-P) menjadi temuan paling berat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) tahun 2025. Temuan tersebut, kini menjadi fokus utama tindak lanjut Pemkab Lobar dalam tenggat waktu 60 hari ke depan.
Hal itu disampaikan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lobar, Suparlan usai penyerahan LHP BPK kepada Pemkab Lobar dan DPRD Lobar di Kantor BPK Perwakilan NTB, Senin, 25 Mei 2026.
“Ya, kita sudah melakukan asesmen dan tindak lanjut. Hari Senin kemarin kita sudah rapat. Ini kan 60 hari batasnya,” ujarnya, Senin, 25 Mei 2026.
Menurut Suparlan, Pemkab Lobar menargetkan seluruh tindak lanjut temuan BPK dapat selesai paling lambat pekan kedua Juli 2026. “Harapan kita minggu ke-2 bulan 7 itu sudah harus tuntas,” katanya.
Ia mengungkapkan, dari sejumlah catatan yang BPK berikan, temuan terkait dana BOS-P menjadi yang paling berat untuk Pemkab selesaikan daripada temuan lainnya.
“Ada beberapa temuan di sana, yang paling banyak itu temuan dana BOS-P. Cuma itu sih yang agak berat, tetapi insyaAllah kita usahakan,” ujarnya.
Meski demikian, Suparlan memastikan nilai temuan tersebut tidak mencapai miliaran rupiah. “Nggak sampai miliaran, sekitar Rp600 juta aja. Agak berat sebenarnya itu,” katanya.
Selain dana BOS-P, BPK juga menemukan persoalan lain terkait aset daerah dan sejumlah proyek fisik di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Lalu masalah aset nggak terlalu besar. Ada proyek-proyek PU juga,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah dikumpulkan untuk mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.
“InsyaAllah tetapi kami sudah komitmen semua kemarin itu. Sudah hadir semua kok OPD juga, Kadis PU, terus kesehatan. Tetapi sudah kok kita koordinasi semua,” katanya.
Suparlan optimistis, seluruh temuan tersebut dapat selesai sesuai tenggat waktu yang diberikan BPK. “InsyaAllah kita selesaikan semua lah nantinya,” ujarnya.
Pemkab Lobar Raih Opini WTP
Sementara itu, Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyampaikan rasa syukur karena Pemkab Lobar karena kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Alhamdulillah perlu kita bersyukur karena hasil audit dari BPK bahwa tahun ini kita masih WTP,” ujarnya.
Menurutnya, capaian opini WTP tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. “Itu menandakan tantangannya ke depan makin banyak jadinya,” katanya.
LAZ juga mengungkapkan, Lobar saat ini berada di posisi ketiga dalam penyelesaian tindak lanjut temuan BPK tahun-tahun sebelumnya. “Dan Alhamdulillah untuk tindak lanjut BPK, masalah temuan-temuan dari tahun yang lalu, kita sudah berada di urutan ketiga,” ujarnya.
Ia menyebut, terdapat sekitar 86 temuan yang masih harus dikejar penyelesaiannya oleh OPD terkait. “Ini ada 86 temuan, ini yang harus kita genjot. Sebagian besar masalah aset, ini kan problem-nya (masalahnya, red) aset tahunan yang sudah sekian lama,” katanya.
Meski demikian, LAZ optimistis seluruh temuan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap. “Tetapi kita harus selesaikan, insyaAllah semuanya akan tertuntas dengan baik,” ujarnya.
Ia juga meminta, seluruh OPD bergerak cepat menindaklanjuti setiap catatan hasil pemeriksaan BPK dan tidak menunda penyelesaiannya. “Untuk tindak lanjutnya oleh para OPD harus segera. Nggak boleh kita lambat, harus segera,” tegasnya. (Zani)
