Mataram (NTBSatu) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan keamanan digital Bank NTB Syariah. Langkah ini bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing bank milik daerah.
Miq Iqbal menyampaikan penegasan tersebut saat menerima kunjungan silaturahmi dan pamitan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo, bersama Sekretaris Daerah NTB Abul Chair, di ruang kerja Gubernur, Mataram, Selasa, 13 Oktober 2026
Menurut Miq Iqbal, Bank NTB Syariah perlu memperkuat manajemen, pengawasan internal, dan sistem teknologi informasi secara menyeluruh. Perkembangan layanan perbankan digital menuntut kesiapan infrastruktur teknologi yang andal untuk menghadapi risiko keamanan siber yang semakin kompleks.
Selain itu, bank daerah membutuhkan tata kelola yang baik serta sistem pengawasan yang efektif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB juga mendorong pengelolaan dana entitas daerah secara transparan dan akuntabel, sesuai ketentuan serta kewenangan masing-masing lembaga.
Dari sisi bisnis, Pemprov NTB mendorong optimalisasi layanan Bank NTB Syariah bagi entitas daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Strategi ini diharapkan mampu memperluas pemanfaatan layanan perbankan sekaligus memperkuat kontribusi bank terhadap perekonomian daerah.
Perkuat Dana Murah dan Manajemen Risiko
Selain tata kelola dan keamanan digital, Bank NTB Syariah perlu meningkatkan penghimpunan dana murah melalui tabungan dan sumber pendanaan berbiaya rendah lainnya.
Strategi tersebut dapat memperkuat struktur pendanaan bank sekaligus mengurangi ketergantungan pada deposito yang umumnya memiliki biaya dana lebih tinggi. Dengan struktur pendanaan yang lebih efisien, bank memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing bisnis secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Miq Iqbal juga menyampaikan apresiasi kepada Rudi Sulistyo atas sinergi dan pengabdian OJK selama menjalankan tugas di NTB. Rudi melanjutkan penugasan pada OJK Pusat mulai 5 Oktober 2026.
Sinergi antara pemerintah daerah dan OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi NTB. Kerja sama tersebut juga perlu memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko perbankan.
Melalui langkah tersebut, Pemprov NTB berharap Bank NTB Syariah mampu meningkatkan kualitas layanan, memperkuat keamanan transaksi, serta menjaga kepercayaan nasabah.
Penguatan tata kelola, teknologi, dan efisiensi pendanaan menjadi kunci bagi Bank NTB Syariah untuk tumbuh sebagai bank daerah yang sehat, aman, dan kompetitif dalam mendukung pembangunan ekonomi NTB. (*)
