Mataram (NTBSatu) – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB, mulai menyerahkan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) kepada Perusahaan Otobus (PO). Penyerahan tersebut sebagai upaya meningkatkan transportasi darat di daerah.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar berharap, sertifikasi tersebut dapat mendorong pelaku usaha transportasi untuk memperhatikan aspek keselamatan. Baik demi keberlanjutan usaha maupun kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.
“Kenyamanan masyarakat baik barang ataupun orang. Itu prinsipnya ini,” ujarnya kepada wartawan, Kamis, 21 Mei 2026.
Ia menyebut, program sertifikasi SMK telah mulai sejak 2018. Namun, penyerahan sertifikat kepada PO baru pertama kali tahun ini karena sebelumnya masih terdapat sejumlah komponen persyaratan yang harus mereka penuhi.
Terkait jaminan keselamatan, Dinas Perhubungan NTB menjelaskan terdapat 10 komponen penilaian dalam sertifikasi SMK. Termasuk, aspek keselamatan dan perlindungan penumpang.
Untuk tahap awal, baru satu perusahaan otobus yang berhasil memenuhi aspek keselamatan demi keberlanjutan usaha maupun kenyamanan pengguna jasa transportasi. “Ke depan kita berharap bisa lima PO,” ujarnya.
Saat ini di NTB, ada sekitar 150 PO yang terdaftar dan sudah berizin dengan jumlah sekitar 300 armada. Keberadaan sertifikat SMK tidak hanya menjamin keselamatan penumpang, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan perusahaan transportasi.
“Karena dengan adanya SMK otomatis akan meningkatkan kualitas pemasaran,” ujarnya.
Ervan menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pendampingan bersama para pemangku kepentingan. Agar semakin banyak perusahaan transportasi yang memenuhi standar keselamatan.
Dalam pengawasan pelaksanaannya, Dinas Perhubungan NTB akan memasang stiker pengawasan elektronik pada armada yang telah memenuhi standar SMK. Pengawasan tersebut nantinya akan melibatkan pemerintah kabupaten atau kota di seluruh NTB.
Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB menyambut baik langkah ini. Ketua Organda NTB, H. Junaidi Kasum menilai, penerapan sertifikat SMK bukan sekedar memenuhi kewajiban administrasi.
Melainkan, menjadi upaya membangun budaya keselamatan di sektor transportasi darat. Dengan meningkatnya standar keselamatan juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan angkutan umum di NTB. (Arum)
