Bima (NTBSatu) – Momen unik sekaligus emosional mewarnai aksi demonstrasi massa Ikatan Mahasiswa Roka (IMAROK) di Kantor Desa Roka, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima.
Sebuah rekaman video mendadak viral di media sosial setelah memperlihatkan aksi seorang mahasiswi bernama Riska yang menarik ayahnya sendiri, Kepala Urusan Desa Roka, Zabaniah keluar dari kantor desa sebelum penyegelan terjadi pada Selasa, 8 September 2026.
Riska menegaskan, langkah profesional ini ia ambil demi menyuarakan hak masyarakat Desa Roka terkait transparansi pengelolaan anggaran. “Indikasi ketidaktransparanan yang kami soroti bukan semata-mata soal ada atau tidaknya penyalahgunaan anggaran. Tetapi lebih kepada keterbukaan informasi kepada masyarakat,” ujar Riska pada NTBSatu, Rabu, 9 September 2026.
Ia menambahkan, tujuan utama aksi tersebut adalah untuk mempertanyakan perencanaan alokasi, kegiatan, dan hasil dari anggaran BUMDes dan Gapoktan Desa Roka.
“Kami mempertanyakan bagaimana anggaran BUMDes dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) direncanakan. Berapa jumlah alokasi anggaran, penggunaannya untuk kegiatan apasaja, serta bagaimana hasil dan pertanggungjawabannya,” imbuh Riska.
Klarifikasi Riska
Ia juga mengklarifikasi terkait aksinya menyeret sang ayah keluar dari area kantor. Dalam video yang beredar, Riska terlihat sedang menyeret ayahnya keluar dari kantor desa. Ia mengaku, hal tersebut ia lakukan karena keadaan sudah memanas dan massa aksi akan segera menyegel kantor desa.
“Saya meminta beliau untuk meninggalkan kantor secara baik-baik dan dengan perkataan yang sopan. Menghormati orang tua bukan berarti harus diam ketika ada sesuatu yang perlu saya pertanyakan. Ketika menyampaikan aspirasi, saya tidak melihat beliau sebagai orang tua saya, melainkan pihak yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat,” jelasnya.
Massa aksi IMAROK akhirnya menyegel Kantor Desa Roka lantaran pemerintah desa belum memanggil serta menghadirkan Ketua BUMDes dan Gapoktan untuk memberikan pertanggungjawaban terbuka.
“Penyegelan kami lakukan sebagai bentuk kekecewaan kami karena tuntutan untuk menghadirkan pengurus BUMDes dan Gapoktan tidak terpenuhi saat aksi berlangsung. Kami tidak ingin membuat tuduhan tanpa dasar. Tetapi ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran ada pertanggungjawabannya secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya. (*)
