Sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bima Keluhkan Jalan Rusak – Krisis Air Bersih
Bima (NTBSatu) – Warga di dua kecamatan Kabupaten Bima yaitu Donggo dan Soromandi masih harus berjuang menghadapi terbatasnya fasilitas dasar. Keluhan terkait jalan rusak, sulitnya air bersih, hingga minimnya sarana pertanian dan perikanan terus menumpuk tanpa kepastian.
Masyarakat di kawasan pesisir ini mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima untuk segera mengambil langkah nyata. Salah seorang warga Kecamatan Donggo, Burhan, mengeluhkan akses konektivitas dan irigasi menjadi jeritan paling nyaring dari para petani dan nelayan setempat.
Tak hanya sektor pertanian, Burhan menyebut, krisis air bersih dan terbatasnya fasilitas kesehatan dasar juga membayangi kehidupan harian warga. Ia menambahkan, pembangunan SPAM, pipanisasi, hingga rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi.
“Masyarakat sangat membutuhkan perbaikan jalan usaha tani dan jaringan irigasi yang memadai. Tanpa infrastruktur yang baik, hasil panen sulit keluar dan biaya produksi makin membengkak,” ujar Burhan, Selasa, 8 September 2026.
Di sisi lain, salah seorang nelayan kecil di pesisir Soromandi, Junaidin juga mengeluhkan keadaannya yang terus terimpit akibat minimnya modal dan alat tangkap modern. Ia menuntut perhatian serius Pemkab Bima dalam bentuk bantuan mesin dan sarana perikanan.
“Para nelayan kecil di wilayah pesisir menjerit karena kekurangan modal dan alat tangkap. Kami ingin ada dukungan sarana perikanan agar produktivitas dan ekonomi keluarga bisa meningkat,” tutur Junaidin.
Isu lain yang menjadi fokus warga mencakup minimnya penerangan jalan umum, sinyal internet yang masih lumpuh di beberapa titik, hingga perlunya program bedah rumah serta penanganan sampah yang buruk.
Ia berharap, para pemangku kebijakan seperti DPRD Kabupaten Bima dan Pemkab Bima memasukkan poin-poin krusial tersebut ke dalam skala prioritas pembangunan daerah.
Mereka ingin realisasi nyata atas segala keterbatasan yang membelenggu mereka. Mereka ingin Pemkab Bima segera mengalokasikan anggaran dan menuntaskan persoalan infrastruktur dasar ini agar kehidupan perekonomian warga tidak semakin terpuruk.
Tanggapan Pemkab Bima
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Taufik mengungkapkan, hampir setengah dari total panjang jalan kabupaten saat ini dalam kondisi rusak parah. Ia menjelaskan, tingkat kemantapan jalan daerah saat ini hanya menyentuh angka 52 persen. Artinya, masih sisa 47 sekian persen jalan dalam kondisi rusak dan membutuhkan perbaikan.
“Bayangkan aja untuk memelihara jalan kabupaten dengan panjang 803 kilometer. Kita hanya punya uang 4,5 miliar anggaran,” ujar Taufik
Taufik juga mengaku, pihaknya sudah tidak bisa mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur karena telah dipotong habis. Sementara APBD terus mengalami pemotongan, kondisi anggaran yang minim ini memaksa Dinas PUPR memprioritaskan penanganan pada sektor darurat saja.
Sementara itu, hingga berita ini turun, NTBSatu telah berupaya menghubungi Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, S.E., M.Si., sebagai upaya konfirmasi. Namun, belum mendapatkan respons. (*)
