Pemkab Lombok Timur Dapat Tambahan Anggaran Rp166 Miliar, BPJS hingga Jalan Jadi Prioritas
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur membahas tambahan anggaran sekitar Rp166 miliar dalam APBD Perubahan 2026. Tambahan tersebut berasal dari beberapa sumber pendapatan yang diterima pemerintah daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan dan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, M. Juaini Taofik mengatakan, pemerintah pusat telah mentransfer DBH kurang bayar sekitar Rp75 miliar pada 8 Juli 2026.
“Totalnya itu kurang lebih Rp166 miliar. Dengan rincian Rp90 miliar lebih berupa DAU yang diarahkan, Rp75 miliar itu DBH kurang bayar sampai tahun 2024,” ujarnya, Rabu, 9 September 2026.
Selain dua sumber tersebut, Pemkab Lombok Timur juga mencatat tambahan dana bagi hasil sumber daya mineral sekitar Rp8 miliar. Pemerintah daerah turut menaikkan asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp13 miliar seiring perkembangan penerimaan daerah.
Juaini menjelaskan, tambahan pendapatan tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk menambah belanja dalam pembahasan APBD Perubahan. Pemkab Lombok Timur akan mengarahkan anggaran berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
“Pendapatan kita naik, otomatis belanja kita naik. Yang tidak boleh terjadi itu pendapatan kita sesuai, tetapi belanja kita tidak menyesuaikan,” ujarnya.
BPJS dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Juaini menyebutkan, kebutuhan BPJS menjadi salah satu pos yang mendapat perhatian besar. Pemkab Lombok Timur perlu mengantisipasi kebutuhan masyarakat rentan yang belum masuk dalam data penerima perlindungan sosial secara tepat.
Proses pemutakhiran data perlindungan sosial membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Selama proses tersebut, pemerintah tetap perlu menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat rentan, terutama mereka yang sakit.
“Selama menunggu itu, warga kita yang rentan, sakit dan sebagainya harus kita daftarkan BPJS,” jelasnya.
Selain BPJS, pemerintah juga mengarahkan perhatian pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Juaini mengatakan, kondisi sejumlah jalan membutuhkan penanganan segera, terlebih banyak kendaraan bermuatan berat yang mempercepat kerusakan jalan.
“Karena itu, jalan juga harus segera kita rawat, diperbaiki,” katanya.
Setelah kebutuhan BPJS dan infrastruktur, pemerintah juga melihat peluang menggunakan tambahan anggaran untuk mempercepat pengurangan beban utang daerah.
“Kalau kita punya duit, bagus juga kita kurangi utang kita,” pungkasnya. (*)
