Lombok Timur (NTBSatu) – Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur meminta pemerintah memberikan ruang lebih besar kepada desa dalam proses verifikasi data desil masyarakat.
Ketua FKKD Lombok Timur, Khaerul Ihsan mengatakan, pemerintah desa memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kondisi itu membuat desa mengetahui kondisi sosial dan ekonomi warga di wilayahnya.
Ia menilai, keterlibatan desa penting untuk memastikan data desil sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Terlebih, masih terdapat warga yang mengaku mengalami perubahan status desil hingga berdampak pada penerimaan bantuan sosial.
“Kita maunya semua persoalan ini diserahkan kepada pemerintah desa untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan terkait persoalan data ini,” ujarnya, Rabu, 2 September 2026.
Menurutnya, pemerintah desa saat ini belum memegang kendali langsung dalam penentuan maupun perubahan desil. Petugas pendamping PKH dan BPNT dari Kementerian Sosial justru melakukan pendataan langsung kepada masyarakat.
Petugas tersebut turun dari rumah ke rumah atau mengumpulkan warga di kantor desa. Pemerintah desa ikut berkoordinasi dan memantau proses tersebut, tetapi tidak dapat mengubah status desil secara langsung.
“Kalau ada perubahan atau persoalan di masyarakat, paling kami sebatas komunikasi dan koordinasi. Tidak serta-merta kami langsung mengganti,” ujarnya.
Khaerul menjelaskan, desa juga memiliki peran dalam proses graduasi keluarga penerima bantuan. Ketika keluarga sudah mampu secara ekonomi, desa dapat berkomunikasi dengan petugas pendamping untuk mengusulkan perubahan data.
Proses tersebut, kata dia, tetap membutuhkan koordinasi dengan pihak yang menangani pendataan. Desa tidak dapat mengambil keputusan sendiri untuk mengubah status penerima.
Desa Paling Tahu Kondisi Warganya
Karena itu, FKKD mendorong pemerintah memberi ruang bagi desa untuk melakukan verifikasi faktual. Desa dapat mengecek langsung kondisi warga, terutama ketika data yang muncul dalam sistem tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Khaerul menilai, mekanisme tersebut dapat membantu pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran bantuan. Desa juga dapat mengetahui warga yang layak menerima bantuan maupun keluarga yang kondisi ekonominya sudah membaik.
“Supaya betul-betul validasi data ini dapat dirasakan dan kita tahu persis masyarakat kita yang betul-betul layak mendapatkan itu,” katanya.
FKKD Lombok Timur juga menyiapkan evaluasi terhadap proses pendataan yang tengah berjalan. Setelah tahapan pendataan selesai, pemerintah desa akan melihat sejauh mana petugas menjangkau masyarakat secara langsung.
Desa kemudian dapat melakukan pendataan lanjutan, melalui kantor desa jika masih ada warga yang belum terjangkau.
Langkah itu sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi ekonomi dan perubahan keadaan keluarganya.
Khaerul mengatakan, pemahaman masyarakat mengenai desil juga masih rendah. Banyak warga baru mengetahui status desil setelah bantuan sosial yang rutin mereka terima berhenti.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat sosialisasi mengenai desil. Masyarakat perlu mengetahui faktor yang dapat memengaruhi perubahan status desil, agar mereka memahami kondisi data masing-masing.
“Desil ini coba masif disosialisasikan dulu. Apa yang mengubah desil ini harus masyarakat pahami,” pungkasnya. (*)
