Mataram (NTBSatu) – Polisi di Lombok Timur diminta jangan hanya menjadi petani di Sembalun. Di tengah program budidaya 120 hektare bawang putih yang Polri garap, aktivis menemukan dugaan penyimpangan bantuan bibit yang berpotensi merugikan petani. Mereka pun mendesak polisi menggunakan kewenangannya untuk mengusut dugaan tersebut.
Aktivis sekaligus salah satu Ketua Kelompok Tani (Poktan) bawang putih Sembalun, Royal Sembahulun, menyampaikan desakan tersebut. Ia menilai, terdapat sejumlah praktik dalam pelaksanaan program bawang putih yang perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.
Mulai dari dugaan bantuan bibit yang tidak sesuai spesifikasi hingga persoalan jumlah bibit yang petani terima.
“Baik dari jenis bantuan bibit yang tidak sesuai spesifikasi, belum lagi terkait jumlah bibit yang diterima masyarakat,” kata Royal kepada NTBSatu, Sabtu malam, 22 Agustus 2026.
Royal mengingatkan, keterlibatan Polri dalam pengembangan pertanian bawang putih jangan sampai membuat fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum justru terabaikan.
Menurutnya, polisi memiliki kewenangan untuk mencegah sekaligus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pertanian. Khususnya apabila menyangkut penggunaan bantuan pemerintah.
“Jadi harus dipastikan betul ini. Mulai dari bantuan bibit sampai memasuki musim panen,” ujarnya.
Ia mengaku menemukan sejumlah praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Temuan tersebut, sambung Royal, mendapat penguatan dari sejumlah kelompok tani di Sembalun.
Persoalan tersebut tidak boleh ada pembiaran jika pemerintah serius menjadikan pertanian sebagai bagian dari program ketahanan pangan.
Sebab, alih-alih meningkatkan kesejahteraan petani, praktik yang tidak sesuai aturan justru berpotensi merugikan petani dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
“Alih-alih akan menciptakan ketahanan pangan, jika ini terus berlanjut, maka secara tidak langsung akan membentuk kemiskinan dan ketidak-sejahteraan di lingkungan petani,” bebernya.
Royal bahkan meminta polisi tidak berhenti pada kegiatan seremonial penanaman dan panen. Menurutnya, pengawasan bantuan harus berjalan sejak tahap awal hingga hasil produksi.
“Ini yang kita minta. Polisi jangan hanya fokus pada pertanian. Tapi lupa pada tupoksinya sebagai APH (aparat penegak hukum),” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, dugaan penyimpangan perlu mendapat tindak lanjut agar masyarakat tidak membangun persepsi buruk terhadap aparat penegak hukum.
“Kalau kepolisian tidak memproses itu, maka kuat dugaan adanya keterlibatan kepolisian dalam lingkaran permainan,” ujarnya.
Polri Siapkan 120 Hektare
Sebelumnya, Polri bersama kelompok tani lokal menyiapkan sekitar 120 hektare lahan di Kecamatan Sembalun untuk budidaya bawang putih.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong produksi bawang putih dalam negeri.
Kapolres Lombok Timur, AKBP Ariakta Gagah Nugraha mengatakan, pengelolaan lahan tersebut tetap melibatkan petani dan kelompok tani lokal.
“Sekitar 120 hektare yang akan dilaksanakan. Pasti tetap melibatkan petani dan kelompok tani lokal yang selama ini sudah bersinergi dengan Polri dalam budidaya bawang putih,” ujarnya, Senin, 17 Agustus 2026.
Ariakta menyebut kondisi geografis Sembalun sangat mendukung pengembangan bawang putih. Dengan kondisi tersebut, Sembalun berpotensi menjadi lokasi percontohan pengembangan komoditas bawang putih bagi daerah lain di Indonesia.
Polri melalui Satgas Ketahanan Pangan juga mendorong perluasan lahan budidaya bawang putih untuk mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor.
Program tersebut tidak hanya mencakup penanaman, tetapi juga panen secara serentak hingga pembangunan gudang penyimpanan hasil panen.
“Rencananya penanaman secara serentak, panen serentak, dan groundbreaking gudang untuk ketahanan pangan, untuk menyimpan bawang putih yang sudah dipanen,” kata Ariakta.
Dalam agenda tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengunjungi Sembalun bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto pada 19 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda penanaman dan panen bawang putih secara serentak yang terhubung dengan sejumlah daerah melalui Zoom.
Untuk mengamankan kegiatan, Polres Lombok Timur menyiapkan sekitar 500 personel.
Di tengah besarnya program pengembangan bawang putih tersebut, Royal meminta pengawasan terhadap tata kelola bantuan pertanian tidak kalah serius. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya mengacu pada luas lahan yang petani tanami. Tetapi juga dari transparansi bantuan dan manfaat yang benar-benar petani terima.
“Mulai dari bantuan bibit sampai memasuki musim panen,” tegas Royal. (*)
