Mataram (NTBSatu) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad Samsul Hadi, mendesak seluruh investor dan pengelola kawasan industri pariwisata untuk terbuka mengenai porsi penyerapan tenaga kerja lokal.
Ia menilai, langkah ini mendesak untuk menekan angka pengangguran terbuka. Sekaligus memastikan nilai investasi yang masuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat daerah.
”Dalam pidato laporan Badan Anggaran yang saya sampaikan, memang salah satu konsen yang paling tinggi itu adalah soal pengangguran terbuka dan setengah terbuka. Data BPS itu berapa yang dia punya. Terus apakah kita semua juga memakai data itu?” ujarnya dalam siniar NTBSatu pada Jumat, 4 September 2026.
Pentingnya Verifikasi Komitmen Investasi
Ahmad menyoroti ketimpangan antara tingginya angka komitmen investasi yang tercatat di dokumen daerah dan realisasi penyerapan tenaga kerja di lapangan.
Ia juga meminta dinas teknis serta pengelola kawasan strategis, seperti ITDC di Mandalika, mendata secara terperinci porsi pekerja lokal yang terakomodasi sebagai karyawan tetap maupun pekerja musiman.
Langkah verifikasi ini krusial agar nilai investasi triliun rupiah yang sering gembar-gembor tidak menjadi sekadar angka di atas kertas tanpa memberikan asas manfaat bagi warga sekitar.
”ITDC itu dalam target dia skala tahunan atau semester dia bisa merekrut tenaga kerja berapa. Apakah itu permanent employee atau volunteer seperti sekarang. Dalam rentang waktu satu tahun dua tahun, investasi yang masuk ke kita itu berapa,” tuturnya.
Ketiadaan pengawasan ketat terhadap operasional usaha, seperti ratusan unit vila ilegal, berpotensi menutup akses kerja warga lokal sekaligus menguapkan potensi pendapatan daerah.
Ketersediaan Lapangan Kerja
Ahmad saat ini tengah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Insentif Investasi dan Kemudahan Perizinan Berusaha.
Regulasi ini dirancang agar setiap kemudahan izin yang diberikan pemerintah daerah berimbang dengan kewajiban investor. Terutama dalam memberdayakan tenaga kerja serta lulusan lembaga pendidikan lokal.
”Entitas-entitas yang ada itu juga harus kita pastikan. Jangan sampai dia lulus dalam sekolah yang hebat, sekolah yang modern, jadi TKI. Negara-negara Skandinavia akhirnya kehilangan investasi intelektual jadinya,” tegasnya.
Ia juga menegaskan penciptaan lapangan kerja berkualitas di sektor pariwisata dan industri kreatif harus menjadi fokus bersama seluruh pemangku kepentingan.
Penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan diharapkan mampu mencegah terjadinya pemboros investasi SDM lokal ke luar negeri. (*)
