Mataram (NTBSatu) – Provinsi NTB menempati posisi ke-10 nasional dalam daftar provinsi dengan kondisi jalan paling mulus di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2025, tingkat kemantapan jalan di wilayah ini mencatatkan angka 66,93 persen.
Angka tersebut menggambarkan persentase total panjang jalan berstatus mantap, yakni mencakup jalan dengan kondisi baik dan sedang. Perhitungan resmi ini mengintegrasikan seluruh jaringan jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten dan kota yang membentang di seluruh wilayah NTB.
Peta Kemantapan Jalan Nasional
Capaian NTB berada tepat di bawah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengantongi persentase kemantapan jalan sebesar 69,96 persen di peringkat kesembilan. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat kedelapan nasional dengan capaian 70,85 persen.
Secara nasional, DKI Jakarta menduduki posisi teratas dengan angka kemantapan jalan mencapai 97,36 persen. Peringkat kedua hingga kelima berturut-turut diisi oleh Kepulauan Bangka Belitung (83,81 persen), Jawa Barat (81,13 persen), Jawa Tengah (79,01 persen), dan Bali (78,41 persen).
Adapun Banten berada di posisi keenam dengan angka 78,20 persen. Selanjutnya Jawa Timur menyusul sebesar 74,29 persen di posisi ketujuh.
Pekerjaan Rumah Infrastruktur Daerah
Masuknya NTB ke ranah 10 besar nasional menandai perkembangan nyata dalam pembangunan jaringan jalan di daerah. Pemerintah daerah terus mempercepat pemerataan infrastruktur fisik guna menunjang kelancaran konektivitas antarwilayah serta memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat secara berkelanjutan.
Berdasarkan data gabungan KemenPU dan BPS tersebut, sisa 33,07 persen jaringan jalan yang belum berkondisi mantap menjadi fokus perbaikan pemerintah ke depan. Kategori jalan yang belum mantap ini mencakup kondisi rusak ringan hingga rusak berat yang tersebar di berbagai kawasan.
Perbaikan jalan kelas kabupaten dan kota memegang peranan sangat mendesak. Jalur-jalur penyokong ini berfungsi vital dalam memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan, kegiatan perdagangan, serta aksesibilitas menuju kawasan pariwisata utama. Hal ini menjadi tulang punggung perekonomian di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Peningkatan kualitas jalan nontol di wilayah kepulauan ini diharapkan mampu menekan biaya logistik dan mempercepat mobilitas barang maupun jasa.
Dengan konektivitas darat yang semakin mantap, potensi daerah di sektor perkebunan dan pariwisata daerah dapat berkembang lebih optimal. (*)
