Mataram (NTBSatu) – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad Samsul Hadi mengungkapkan, pembangunan infrastruktur jalan berstandar hotmix berkualitas tinggi membutuhkan anggaran hingga Rp3 miliar per kilometer. Hal ini termasuk dalam perbaikan ruas jalan penghubung Pengadang-Beraim.
Namun, ia mengingatkan keterbatasan kemampuan fiskal daerah masih menjadi tantangan utama dalam menuntaskan seluruh perbaikan jalan secara menyeluruh.
“Ruas jalan ini misalnya yang melintas sekian kilo itu sudah puluhan tahun. sudah sekian belas tahun itu enggak diperbaiki. Tidak ada peningkatan dan sebagainya. Ya itu harus diperjuangkan. Dan saya alhamdulillah sampai saat ini masih mampu untuk itu,” ujarnya dalam siniar NTBSatu pada Jumat, 4 September 2026.
Mahalnya Biaya Pembangunan Jalan
Ahmad menyampaikan DPRD terus mengawal pengalokasian anggaran untuk ruas jalan strategis pedesaan. Termasuk jalur penghubung Desa Pengadang menuju Desa Beraim.
Kendati demikian, pengerjaan fisik memerlukan penyesuaian mengingat ketersediaan dana APBD terbatas akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ahmad menjelaskan, pembangunan jalan dengan kualitas bagus atau hotmix membutuhkan biaya anggaran yang sangat besar. Pemerintah daerah dan DPRD tidak dapat menuntaskan perbaikan seluruh ruas jalan rusak di wilayah Lombok Tengah hanya dalam satu tahun anggaran saja.
“Satu kilometer kalau dengan yang paten sekali, hotmix yang bagus itu, satu kilometer itu sudah Rp3 miliar sekian. Enggak bisa kalau hanya sekedar Rp1,5 miliar atau Rp 2miliar,” tuturnya.
Ia juga, menyebut kondisi fiskal daerah semakin menjepit karena belanja pegawai APBD Kabupaten Lombok Tengah telah menembus angka Rp1,3 triliun dari total APBD sebesar Rp2 triliun lebih.
Hal ini memaksa pemerintah daerah bersama DPRD memperketat efisiensi belanja agar pengalokasian belanja modal infrastruktur tetap berjalan.
Penyesuaian Aspirasi dan Pokir
Guna menyiasati tingginya ekspektasi masyarakat terhadap perbaikan jalan Pengadang-Beraim, DPRD Lombok Tengah mendorong pemanfaatan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan serta penguatan koordinasi bersama dinas teknis.
Pemerintah mengambil agar pengawasan pembangunan infrastruktur prioritas dapat menyasar kebutuhan masyarakat pedesaan secara rasional.
“Ekspektasi masyarakat terhadap DPR itu tinggi sekali. Setidak-tidaknya itu bisa kita dengar, kemudian kita harus memberikan jawaban yang memberikan pemahaman yang baik,” katanya.
Samsul juga meminta masyarakat pedesaan bersabar dan mendukung upaya penataan infrastruktur secara bertahap. Ia berharap penataan infrastruktur konektivitas antar-desa tetap berlanjut seiring optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun-tahun anggaran mendatang. (*)
