Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi.
Bupati Jarot menyampaikan komitmen tersebut melalui penandatanganan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah di Mataram, Kamis 3 September 2026.
Penandatanganan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola pada sektor perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Menurut Bupati, pemerintah daerah perlu menjalankan seluruh proses tersebut secara transparan dan akuntabel. Selain itu, setiap proses harus mengedepankan integritas.
“Komitmen ini akan kami wujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya.
Selanjutnya, Bupati Jarot menilai perbaikan tata kelola memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana korupsi. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pengelolaan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Ia berharap, komitmen bersama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan. Sebaliknya, seluruh pihak perlu menjalankan komitmen itu dalam setiap proses pemerintahan.
Dengan tata kelola yang lebih baik, pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Dorong Pelayanan Publik Berkualitas
Di sisi lain, Bupati mengaitkan perbaikan tata kelola dengan peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan dan pembangunan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Komitmen ini kami jalankan demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, langkah tersebut juga mendorong pemerintah daerah membangun sistem yang berintegritas. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih nyata.
Bupati menegaskan pemerintah daerah akan menjaga komitmen tersebut dalam menjalankan pemerintahan. Upaya itu sekaligus menjadi bagian dari langkah pencegahan korupsi melalui tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. (*)
