Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat berbagai langkah intervensi pasar. Hal ini bertujuan untuk menekan laju kenaikan harga di wilayah setempat.
Pengetatan langkah penanganan ini dilakukan bertepatan dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi tahunan NTB menembus angka 4,03 persen pada Agustus 2026.
Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyuddin, menyampaikan capaian inflasi tahunan kali ini membutuhkan kecermatan dan langkah penanganan yang lebih cepat dari seluruh pemangku kepentingan daerah.
”Ini sudah di atas range yang sudah pemerintah tetapkan yaitu 2,5 persen plus minus 1, artinya kita sudah di atas 3,5 persen. Ini merupakan warning buat kita semua, baik untuk TPID, rekan-rekan juga dari anggota TPID. Termasuk juga kabupaten/kota,” ujarnya pada Selasa, 1 September 2026.
Dinamika Kebutuhan Musiman dan Komoditas Pemicu
Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) ini lantaran lonjakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan tingginya aktivitas ekonomi lokal. Secara bulanan, Provinsi NTB mencatatkan inflasi sebesar 0,57 persen pada Agustus 2026. Berbalik arah setelah pada bulan sebelumnya sempat mengalami deflasi sebesar 0,35 persen.
Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil paling signifikan terhadap laju inflasi bulanan di NTB. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,13 persen dengan menyumbang andil mencapai 0,42 persen dari total inflasi bulanan daerah.
Komoditas daging ayam ras mencatatkan lonjakan harga tertinggi. Selanjutnya, komoditas pangan bergejolak lainnya seperti cabai rawit, ikan layang, dan ikan tongkol, serta komoditas non-pangan berupa perangkat telepon seluler.
Pemicu peningkatan konsumsi daging ayam ras di tengah masyarakat karena berjalannya berbagai aktivitas sekolah dan perayaan tradisi keagamaan di daerah.
Menurut Wahyudin, keterbatasan kapasitas produksi lokal yang belum sepenuhnya menutupi lonjakan permintaan masyarakat turut memperkuat tekanan harga komoditas pangan pokok tersebut di pasaran.
”Di samping produsen dari daging ayam ras ini belum mampu mencukupi kebutuhan kita di Nusa Tenggara Barat. Sehingga kita harus mendatangkan dari luar, ini juga ada andil dari mulainya beroperasi MBG ya,” jelasnya.
Fokus Intervensi Pasar dan Kerja Sama Antardaerah
Menanggapi tekanan harga tersebut, Pemprov NTB bersama TPID mengarahkan strategi penanganan pada penguatan rantai pasok dan kelancaran distribusi bahan pokok. Pemerintah kini memperluas langkah intervensi pasar secara lebih masif dengan menyasar langsung komoditas ternak dan hortikultura yang mengalami lonjakan harga.
Pemerintah juga akan melakukan langkah tersebut tanpa mengabaikan pemantauan pada komoditas utama seperti beras.
Di samping itu, Pemprov NTB mengoptimalkan jalur Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk mendatangkan alokasi pasokan komoditas pangan yang pemenuhannya belum mencukupi dari hasil produksi lokal.
Pemprov berharap, langkah koordinasi lintas sektor ini mampu mengendalikan pergerakan harga komoditas bergejolak, menjaga daya beli masyarakat, serta mengembalikan angka inflasi NTB ke dalam rentang sasaran pemerintah. (*)
