Sumbawa Barat (NTBSatu) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat mengkaji skema pengisian posisi instruktur fungsional Balai Latihan Kerja (BLK). Oleh karena itu, pemerintah daerah merencanakan rekrutmen tenaga pengajar tetap tersebut dari PNS maupun PPPK.
Langkah strategis ini menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian operasional BLK KSB. Pasalnya, Balai Latihan Kerja daerah selama ini kerap bergantung pada instruktur luar dan lembaga mitra untuk mengampu kelas pelatihan spesifik.
Kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riyadi, S.Pi., M.Si., membenarkan bahwa pihaknya sedang mengkaji kebutuhan ideal instruktur fungsional tersebut. Selanjutnya, ia memacu penyiapan SDM pengajar seiring dengan target operasional gedung baru BLK di Taliwang.
“Kami sedang mengkaji secara mendalam opsi rekrutmen instruktur fungsional dari formasi PNS dan PPPK. Kehadiran instruktur tetap sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan program pelatihan daerah,” ujarnya, Kamis, 27 Agustus 2026.
Slamet mengungkapkan, keterbatasan fasilitas pendukung dan instruktur internal menjadi kendala utama operasional BLK selama ini. Akibatnya, kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah membatasi jumlah dan variasi kelas keahlian bagi masyarakat.
Mitra Industri Jadi Solusi Sementara
Kendati demikian, skema kerja sama dengan pihak ketiga selama ini menjadi solusi praktis pemerintah daerah untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal ini sejalan dengan penjelasan teknis dari pihak pengelola operasional lapangan Balai Latihan Kerja.
Kepala BLK KSB, Randi Darmansyah menjelaskan, pihaknya memang masih mengandalkan instruktur dari lembaga mitra untuk kelas keahlian khusus. Contohnya, keterlibatan mitra industri terlihat pada program beasiswa pelatihan mekanik di gedung baru.
“UT School menyediakan infrastruktur, alat peraga, hingga instruktur ahli untuk kelas mekanik. Kami mendatangkan langsung para pengajar industri tersebut ke Taliwang,” kata Randi.
Dorong Kemandirian BLK KSB
Namun, ketergantungan pada instruktur mitra tersebut makin menegaskan urgensi pemenuhan tenaga pelatih internal secara mandiri dengan menyediakan instruktur fungsional tetap demi menghemat anggaran dan menjaga kelangsungan program.
“Jika gedung baru beroperasi dan instruktur fungsional kita memadai, BLK bisa membuka lebih banyak pilihan kelas keahlian. Kami ingin memperluas akses pencetak tenaga kerja bagi pemuda Sumbawa Barat,” tegas Slamet.
Pemerintah daerah meyakini ketersediaan instruktur profesional yang terikat secara resmi sebagai ASN akan meningkatkan kualitas lulusan BLK KSB. Selain itu, langkah ini sekaligus mempercepat pencapaian target industrialisasi ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa Barat. (*)
