Mataram (NTBSatu) – Realisasi investasi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp33,73 triliun hingga Semester I 2026. Nilai itu setara 51,26 persen dari target investasi tahun ini. Kementerian Investasi menetapkan target investasi NTB sekitar Rp65 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma merincikan, realisasi investasi Triwulan I sebesar Rp18,07 triliun. Kemudian, Triwulan II, investasi mencapai Rp15,66 triliun.
“Investasi itu mencakup penanaman modal usaha mikro dan kecil (UMK) serta non-UMK,” kata Irnadi, Kamis, 6 Agustus 2026.
Pemprov NTB menerima dua target investasi setiap tahun, yakni target RPJMD dan target Kementerian Investasi. Namun, DPMPTSP NTB memakai target Kementerian Investasi sebagai acuan resmi.
“Tahun ini target dari Kementerian Investasi yang menjadi acuan resmi,” katanya.
Menurut Irnadi, target investasi tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada 2025 Kementerian Investasi mematok target Rp61,09 triliun. Tahun ini target tersebut naik menjadi sekitar Rp65 triliun.
Meski target naik, realisasi investasi pada semester pertama ikut meningkat. Irnadi menilai kontribusi UMKM menjadi salah satu faktor yang mendorong capaian investasi NTB.
“Di Triwulan I kita mencapai sekitar 27 persen. Saya melihat keberadaan UMKM punya kontribusi besar terhadap capaian itu,” ujarnya.
Irnadi menjelaskan, investasi non-UMK pada Triwulan II mencapai Rp15,17 triliun. PMDN mendominasi dengan nilai Rp12,41 triliun atau 81,85 persen. Sementara PMA mencapai Rp2,73 triliun atau 18,15 persen.
Irnadi mengakui PMA belum mencapai target pada 2025. Namun, ia optimistis tren investasi untuk tahun 2026 ini mampu mendorong kenaikan investasi asing pada Triwulan III dan Triwulan IV.
“Tahun lalu PMA belum mencapai target. Mudah-mudahan pada triwulan ketiga dan keempat ini, bisa kita dorong agar target tercapai,” katanya.
KSB Catat Investasi Terbesar
Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat investasi terbesar dengan nilai Rp11,44 triliun. Kabupaten Dompu menyusul dengan investasi Rp1,59 triliun. Kemudian Lombok Tengah menempati posisi ketiga dengan nilai Rp616,27 miliar.
Irnadi menilai, Dompu mencatat perkembangan signifikan karena berhasil menggeser Kota Mataram dari tiga besar daerah tujuan investasi.
“Sumbawa Barat masih menjadi peringkat pertama. Dompu sekarang mengalahkan Kota Mataram, sedangkan Lombok Tengah tetap bertahan berkat perkembangan KEK Mandalika dan sektor pariwisata,” ucapnya.
Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) menyumbang investasi terbesar dengan nilai Rp11,98 triliun atau sekitar 79 persen dari total investasi non-UMK Triwulan II.
Kemudian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat investasi Rp1,10 triliun atau 7,2 persen. Dan Perindustrian menyusul Rp722,28 miliar, perdagangan Rp390,20 miliar, PUPR Rp245,90 miliar, sedangkan sektor lainnya mencapai Rp735,20 miliar.
Irnadi berharap, investasi UMKM terus meningkat sehingga mampu mengimbangi dominasi sektor ESDM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“PR kita bersama. Mudah-mudahan UMKM makin berjaya sehingga bisa mengimbangi sektor-sektor besar, termasuk ESDM,” ujarnya.
DPMPTSP mencatat investasi UMKM pada Semester I 2026 mencapai Rp496,68 miliar. Nilai itu naik 22,28 persen dibandingkan Semester I 2025 yang mencapai Rp406,19 miliar.
Target Investasi Meningkat
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, capaian investasi semester pertama menunjukkan tren positif.
Kementerian Investasi menaikkan target investasi NTB sebesar 6,12 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara RPJMD menaikkan target investasi sebesar 12 persen.
Menurut Ahsanul, kenaikan investasi UMKM menunjukkan pemerintah berhasil membangun ekonomi yang lebih inklusif.
Investasi UMKM tumbuh 22,28 persen pada Semester I 2026 sehingga memperkuat kontribusi pelaku usaha lokal terhadap perekonomian daerah.
“Ketika UMKM meningkat jumlah investasinya, artinya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil membangun ekonomi yang inklusif dalam konsep investasi,” katanya.
Ahsanul menilai dominasi PMDN menunjukkan investor domestik semakin percaya menanamkan modal di NTB. Pemprov sengaja mendorong investasi dalam negeri agar perputaran ekonomi lebih banyak terjadi di daerah.
Menurutnya, sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan menjadi penopang utama investasi domestik.
Perputaran ekonomi dari sektor-sektor itu ikut menjaga aktivitas ekonomi NTB meski sektor pertambangan mengalami perlambatan.
“Ekonominya lebih banyak berputar di daerah. Itu sebabnya ekonomi NTB tetap berada di peringkat dua walaupun pertambangan turun,” ujarnya.
Ketua Dekranasda NTB, Shinta M. Iqbal mengatakan pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan DPMPTSP untuk mempercepat pengembangan UMKM melalui pendampingan dan penyederhanaan perizinan.
Menurut Shinta, banyak pelaku UMKM masih menganggap pengurusan perizinan, sertifikasi, dan izin edar rumit serta mahal.
Padahal pemerintah sudah menyediakan berbagai kemudahan melalui sistem perizinan berbasis risiko.
Ia mencontohkan sejumlah UMKM binaan NTB berhasil menembus pasar Jepang dan Arab Saudi. Bahkan, beberapa pelaku usaha mulai menolak pesanan dari negara lain karena kapasitas produksi belum mampu memenuhi permintaan.
“Kita ingin mempermudah birokrasi dan perizinan. Gerakan UMKM merupakan salah satu backbone perekonomian NTB,” katanya.
Shinta juga meminta media ikut menyebarluaskan informasi mengenai kemudahan perizinan, sertifikasi, dan pendampingan UMKM.
Menurutnya, semakin kuat UMKM, semakin besar kepercayaan investor untuk menanamkan modal di NTB sehingga roda perekonomian daerah terus bergerak. (*)
