Dikritik DPRD, RSUD Tripat Tegaskan 200 Honorer Dipulangkan karena Kontrak Berakhir
Lombok Barat (NTBSatu) – Manajemen RSUD Tripat Gerung menjawab kritik Komisi IV DPRD Lombok Barat terkait pemulangan sekitar 200 tenaga honorer.
Rumah sakit menegaskan, kebijakan itu bukan persoalan kinerja pegawai, melainkan karena masa kontrak kerja telah berakhir.
Direktur RSUD Tripat, dr. Suriyadi mengatakan, seluruh kontrak tenaga honorer berakhir pada 31 Desember 2025. Setelah itu, manajemen melakukan evaluasi kebutuhan pegawai sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Itu karena kontraknya sudah berakhir. Kemudian kita evaluasi ulang,” ujarnya, Rabu, 5 Agustus 2026.
Suriyadi menjelaskan, evaluasi mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dan kemampuan keuangan rumah sakit. “Tergantung nanti kondisi keuangan kita juga, kemampuan kita membayar,” katanya.
Ia menambahkan, RSUD Tripat tetap membuka peluang rekrutmen apabila analisis menunjukkan kebutuhan tenaga baru. Manajemen kini menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di setiap unit.
“Kalau memang dibutuhkan, tentunya kita akan buat analisa dan nanti proses rekrutmennya pun sudah dengan aturan,” ujarnya.
Menurutnya, setiap bidang memiliki standar kebutuhan pegawai yang berbeda. Saat ini, kebutuhan tenaga teknologi informasi menjadi salah satu prioritas yang sedang mereka kaji.
“Ada hitung-hitungannya. Bidang kesehatan ada hitungannya, bidang nonkesehatan juga ada hitungannya. Kita terus terang membutuhkan tenaga IT,” ujarnya.
Suriyadi juga mengungkapkan, sebagian tenaga honorer yang sempat mereka pulangkan kini kembali bekerja. Mereka kembali RS terima setelah lolos seleksi sesuai kebutuhan rumah sakit.
“Ada yang sudah masuk lagi. Karena dia lulus ujian sesuai kriteria dan passing grade,” katanya.
Ia menegaskan, kebutuhan SDM akan terus menyesuaikan perubahan regulasi rumah sakit. “Sekarang regulasi berubah berbasis kompetensi. SDM yang dibutuhkan juga mengikuti kompetensi,” ujarnya.
DPRD Kritik Perumahan 200 Pegawai
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Lobar, Muhammad Munip menilai, pemulangan 200 tenaga honorer sejak awal merupakan langkah yang kurang tepat.
“Merumahkan itu tentu satu hal yang kurang pas. Bagaimanapun mereka semua sudah berkorban dan memiliki jasa terhadap pelayanan kesehatan,” ujarnya, Senin, 4 Agustus 2026 kemarin.
Munip juga mempertanyakan rencana rekrutmen pegawai baru setelah ratusan tenaga honorer RS pulangkan. “Kenapa melakukan rekrutmen tenaga kesehatan lagi? Kalau memang yang kemarin dianggap kelebihan lalu dirumahkan,” ujar legislator dari PPP tersebut.
Selain itu, DPRD menerima informasi mengenai dugaan ketidakjelasan hak sebagian tenaga honorer yang RS pulangkan.
Ia menilai, perekrutan ulang dapat menjadi solusi apabila kekurangan SDM benar-benar mengganggu pelayanan.
“Kalau pelayanan menjadi kurang maksimal karena SDM terbatas sehingga harus ada perekrutan ulang, maka perekrutan ulang itu menjadi solusi dan harus RS laksanakan nantinya,” pungkasnya. (*)
