Lombok Timur (NTBSatu) – Harga jual ikan yang rendah dan tingginya utang kepada tengkulak masih menjadi persoalan utama bagi nelayan di Desa Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Kondisi tersebut membuat banyak nelayan kesulitan meningkatkan pendapatan, meski hasil tangkapan cukup melimpah pada musim tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan persoalan itu saat melakukan monitoring di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, Jumat, 31 Juli 2026.
Ia mengatakan, nelayan kerap tidak memiliki pilihan selain menjual ikan dengan harga murah karena belum tersedia fasilitas penyimpanan yang memadai.
“Kalau melaut ikannya banyak, sampai di darat ikannya ditawar murah. Dia tidak bisa kerja lain, akhirnya dijual rugi. Karena rugi, mereka berutang,” ujarnya saat melakukan monitoring ke KNMP Ekas Buana, Jumat, 31 Juli 2026.
Menurutnya, hasil dialog dengan nelayan menunjukkan sebagian besar masih menanggung utang dalam jumlah besar. Sejumlah nelayan mengaku memiliki utang sekitar Rp10 juta, sementara tidak sedikit yang menanggung utang hingga lebih dari Rp50 juta.
Kondisi itu semakin berat karena sebagian pinjaman mengenakan bunga harian.
“Kalau utangnya berbunga satu persen per hari, kapan mereka bisa sejahtera?” ujarnya.
Nilai NTN Masih Tinggi
Zulhas mengatakan, persoalan tersebut ikut menekan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang pada 2025 masih berada di kisaran 103. Pemerintah menargetkan NTN meningkat menjadi 120 pada tahun depan, melalui berbagai program yang memperkuat usaha nelayan.
Ia menjelaskan, pemerintah membangun Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperbaiki rantai usaha perikanan. Kawasan itu dilengkapi balai lelang, cold storage, pabrik es, bengkel kapal, hingga koperasi.
Fasilitas tersebut memberi kesempatan kepada nelayan untuk menyimpan hasil tangkapan ketika harga turun sehingga mereka tidak perlu langsung menjual ikan kepada tengkulak.
Selain itu, koperasi akan menghubungkan hasil tangkapan nelayan dengan jaringan pemasaran di berbagai daerah.
Dengan skema tersebut, nelayan memiliki peluang memperoleh harga jual yang lebih baik sesuai kondisi pasar.
Pemerintah juga membuka akses pembiayaan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri dengan bunga sekitar delapan persen.
“Nanti ada BRI dan Bank Mandiri dengan bunga sekitar delapan persen. Jadi nelayan tidak perlu lagi meminjam ke tengkulak yang bunganya jauh lebih tinggi,” ujar Zulhas.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan KNMP Ekas Buana. Kehadiran SPBN akan memudahkan nelayan memperoleh solar bersubsidi dengan harga lebih terjangkau.
Langkah itu juga menekan biaya operasional saat melaut.
Menurut Zulhas, perbaikan sarana pendukung, akses permodalan, dan jaringan pemasaran menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing nelayan.
Ia berharap, berbagai upaya tersebut mampu memperkuat posisi tawar nelayan, mengurangi beban utang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (*)
